Draf RUU PKS Mulai Dibahas, Komnas Perempuan Sebut Ada 4 Isu yang Belum Terakomodasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan mengatakan, masih ada empat isu yang belum terakomodasi dalam draf baru RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang mulai dibahas di DPR.

Pertama, tidak ada aturan soal tindak pidana pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, pemaksaan aborsi, dan perbudakan seksual.

"Juga tidak adanya isu kekerasan berbasis gender siber (KBGS) dalam tindak pidana kekerasan seksual, khususnya di pemberatan. Padahal sebagaimana kita ketahui kekerasan seksual terjadi melalui dan diperburuk dengan siber yang pada 2020 meningkat tajam," kata komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi saat dihubungi, Selasa (31/8/2021).

Kedua, lanjut Siti, tidak ada bab yang mengatur hak-hak korban kekerasan seksual.

Baca juga: Komnas Perempuan Apresiasi Pembahasan Draf Baru RUU PKS

Ia mengatakan, jaminan hak-hak korban merupakan hal penting karena selama ini korban justru mengalami hambatan untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan.

Ketiga, pada bagian pencegahan kekerasan masih bersifat umum dengan tidak memberikan mandat khusus kepada kementerian atau lembaga.

"Keempat, tidak adanya pengawasan terhadap pelaksanaan penghapusan kekerasan seksual," tuturnya.

Namun, Siti mengapresiasi langkah Badan Legislasi DPR yang telah memulai pembahasan draf RUU PKS, meskipun kembali pada tahap awal.

Ia pun mengatakan, pada draf baru ada beberapa kemajuan, seperti aturan restitusi dan sistem pembuktian kasus kekerasan seksual. Ia berharap DPR melibatkan publik dalam pebahasan draf RUU PKS ini.

"Kami tentu berharap draf ini masih terbuka untuk perbaikan-perbaikan," ujarnya.

Baca juga: Komnas Perempuan Minta Baleg Libatkan Publik Bahas RUU PKS

Dikutip dari Kompas.id, Baleg DPR akhirnya memulai dari awal proses RUU PKS dengan draf baru yang disusun oleh tim tenaga ahli.

Dibandingkan dengan draf sebelumnya, pada draf rancangan undang-undang yang baru, ada beberapa perubahan, baik usulan judul maupun jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, yang akan diatur.

Misalnya, pada judul, dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) yang baru, judul yang diusulkan "RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual" atau tidak menggunakan kata "penghapusan" sebagaimana draf RUU sebelumnya yang berjudul "Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual".

Selain itu, pada draf awal RUU yang dibahas Baleg, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur hanya lima, yakni Pelecehan Seksual (Pasal 2), Pemaksaan Memakai Alat Kontrasepsi (Pasal 3), Pemaksaan Hubungan Seksual (Pasal 4), Eksploitasi Seksual (Pasal 5), dan tindak pidana kekerasan seksual yang disertai dengan perbuatan pidana lain (Pasal 6).