Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Saat Daya Beli Menurun, Stabilitas Harga Pangan Sangat Penting

Kompas.com - 25/08/2021, 13:06 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, stabilitas harga bahan pangan sangat penting bagi masyarakat saat kondisi daya beli sedang menurun.

Oleh karena itu, dia meminta Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pangan kebutuhan pokok lain.

"Dalam kondisi daya beli masyarakat yang menurun, stabilitas harga bahan pangan sangat penting bagi rakyat. Jaga terus ketersediaan stok dan stabilitas harga barang-barang, utamanya barang kebutuhan pokok," ujar Jokowi dalam arahannya pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2021 di Istana Negara yang disiarkan secara virtual, Rabu (24/8/2021).

Baca juga: Jokowi Minta Tim Pengendali Inflasi Jaga Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok

Apabila terjadi hambatan dalam hal produksi dan distribusi, presiden meminta supaya segera diselesaikan.

Dia pun meminta agar ada pengecekan di lapangan secara berkala

"Harus lihat cek lapangan bagaimana apakah ada kendala produksi dan distribusi," kata dia.

Kedua, Jokowi meminta TPIP dan TPID tidak hanya fokus mengendalikan inflasi, tetapi juga harus proaktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh makin produktif.

Caranya, membantu meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, memperkuat sektor UMKM agar mampu bertahan dan naik kelas.

Ketiga, Jokowi meminta agar TPIP dan TPID bisa memanfaatkan momentum pandemi ini untuk meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian.

"Karena di tengah pandemi Covid-19 sektor pertanian menjadi sektor unggulan, bisa tetap bergerak produktif dan melibatkan banyak tenaga kerja," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, kepala negra juga mengungkapkan, angka inflasi Indonesia pada kuartal kedua 2021 sebesar 1,52 persen. Besaran inflasi itu disebutnya kecil dan terkendali.

Baca juga: Jokowi: Jangan Hanya Fokus Kendalikan Inflasi...

Selain itu, menurut dia, angka 1,52 persen jauh di bawah inflasi yang ditargetkan pemerintah sebesar 3 persen.

Meski demikian, Jokowi mengingatkan bahwa inflasi yang rendah bisa jadi bukan informasi yang positif.

Sebab, kondisi tersebut bisa mengindikasikan penurunan daya beli masyarkat sebagai akibat pembatasan aktvitas.

"Kita juga tahuinflasi yang rendah juga bisa bukan hal yang menggembirakan karena bisa saja ini mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas," kata Jokowi.

Oleh karena itu, pada kuartal ketiga 2021 ini pemerintah harus waspada, mengatur keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi atau mengatur rem dan gas.

Baca juga: Jokowi: Inflasi Rendah Bisa Indikasikan Daya Beli Turun akibat Pembatasan Mobilitas

Dengan demikian, penyebaran Covid-19 tetap harus bisa dikendalikan dan masyarakat yang rentan harus bisa dilindungi.

"Daya beli masyarakat harus ditingkatkan yang akan mendorong sisi permintaan serta akan menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com