Mendagri Minta Pemda Serius Alokasikan Anggaran Tangani Stunting

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah serius dalam mendukung program pemerintah pusat dalam percepatan penurunan angka stunting.

Secara khusus, Tito mendorong pemerintah daerah lebih serius dalam menyusun alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 terkait penanganan stunting.

“Bagi pemerintah daerah yang alokasi anggarannya masih rendah dan berada di bawah rata-rata nasonal, dan kemendagri memiliki datanya,” kata Tito dalam acara virtual “RAKORNAS Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting”, Senin (23/8/2021).

Baca juga: Wapres Apresiasi Komitmen Kuat Para Kepala Daerah Turunkan Stunting

“Atau pemerintah yang belum mengalokasikan APBD-nya padahal ada maslah stunting yg serius di daerahnya agar betul-betul serius dan sekali lagi betul-betul menjadikan program ini program prioritas,” ucapnya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan, pihaknya akan melakukan review terhadap penganggaran stunting di setiap wilayah.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penanganan stunting yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan daerah setempat.

“Kemendagri akan melakukan review anggaran dan akan betul-betul memelototi APBD bapak ibu sekalian agar betul-betul menganggarkan dan membuat program-program dalam rangka penurunan stunting di daerah masing-masing,” tegasnya.

Ia berharap melalui dukungan pemerintah daerah dalam penanganan stunting maka tahun kedepan akan tercipta penurunan angka stunting.

Selain itu, Tito menjelaskan, dalam penganggaran APBD 2021, secara nasional semua daerah menganggarakan sekitar Rp 11,14 miliar.

Tito menyebutkan, tiga daerah tertinggi yang menganggarkan penanganan stunting adalah Kalimantan Tengah dengan Rp 64,95 miliar, Jawa Tengah dengan Rp 42,18 miliar, dan Papua dengan Rp 31,48 miliar.

Sedangkan, ia menyebut masih ada daerah masih rendah dalam memberikan alokasi anggaran penanganan stunting, yakni Papua Barat, DKI Jakarta, dan Bengkulu.

“Papua Barat misalnya belum alokasikan anggaran spesifik stunting, kemudian DKI Jakarta sebesar 0,5 miliar, kemungkinan problema stunting ini juga bukan menjadi problema yang besar dan Bengkulu sebesar 0,35 miliar,” ungkapnya.

Baca juga: Wapres Minta Pemda Evaluasi Program dan Anggaran Penurunan Stunting

Dalam kesempatan yang sama, Tito memberikan apresiasi kepada provinsi yang sudah menunjukkan keseriusan dalam mendukung program nasional penanganan stunting.

Ia menegaskan, program penurunan angka stunting di Tanah Air tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan dari pemerintah daerah.

“Pemerintah pusat tidak akan mampu bekerja sendiri. Pemerintah daerah selain memiliki kapasitas, pemerintah daerah lah yang memahami situasi daerah masing-masing,” ujarnya.