Wapres Minta Pemda Evaluasi Program dan Anggaran Penurunan Stunting

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah (pemda) memetakan kembali program dan anggaran yang terkait penurunan stunting di wilayahnya.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021 bertema 'Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting' secara daring, Senin (23/8/2021).

"Saya meminta agar pemerintah daerah dapat memetakan kembali semua program, kegiatan dan anggaran yang terkait percepatan penurunan stunting di wilayahnya," ujar Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, pemetaan tersebut sangat penting untuk mengetahui program apa saja yang masih berjalan dan program apa saja yang cakupannya belum merata. Termasuk program stunting yang terhenti selama masa pandemi.

Baca juga: Wapres Apresiasi Komitmen Kuat Para Kepala Daerah Turunkan Stunting

Pasalnya kemunculan pandemi Covid-19 juga telah berdampak pada upaya percepatan penanganan stunting.

Antara lain beberapa program yang terpengaruh pandemi, terutama kegiatan layanan yang memerlukan interaksi langsung dengan masyarakat dan alokasi anggaran dan layanan kesehatan yang terfokus pada upaya untuk mengatasi Covid-19.

Dengan demikian, pemetaan kembali menjadi sangat penting dilakukan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi saat ini.

"Dari pemetaan tersebut, pemda dapat menyusun rencana kegiatan selanjutnya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan agar seluruh layanan yang dibutuhkan dapat diterima kelompok sasaran," kata dia.

Apalagi, ujar Ma'ruf selama ini capaian penurunan stunting sudah cukup baik dalam 7 tahun terakhir, yakni telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 37,2 persen pada tahun 2013 menjadi 27,7 persen pada tahun 2019.

Baca juga: Mendagri: Prevelensi Stunting Tahun 2019 Capai 27,7 Persen

Hal tersebut harus terus dipertahankan untuk mencapai target 14 persen pada akhir tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.