Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag Yaqut: Pancasila Final, Tidak Bisa Digantikan dengan Bentuk Ideologi Lain

Kompas.com - 21/08/2021, 13:04 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Ivany Atina Arbi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, ideologi Pancasila sudah final dan tidak bisa diganggu gugat dan digantikan dengan ideologi lainnya.

Menag menyampaikan hal ini dalam dialog virtual dengan tokoh lintas agama Sulawesi Selatan, Jumat (20/8/2021).

Hadir juga dalam acara tersebut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md, tokoh lintas agama, serta Forkopimda se-Sulawesi Selatan.

"Pancasila ini final, tidak bisa diganggu dengan bentuk ideologi yang lain,” kata Yaqut seperti dikutip dari siaran pers Kemenko Polhukam, Sabtu (21/8/2021).

Baca juga: Evakuasi WNI dari Afghanistan Dipersiapkan Secara Hati-hati dan Rahasia

Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat agar jangan mau dikotak-kotakkan dalam berbagai varian paham agama yang berbeda.

Ia pun mengingatkan, Pancasila adalah kesepakatan untuk hidup bersama di tengah perbedaan dalam wilayah bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Dan ini sudah jadi alasan yang cukup bagi kita semua untuk tetap hidup damai berdampingan dan saling menghargai dengan agama sebagai inspirasi kita bersama," tambahnya.

Menurut Yaqut, tidak ada ideologi di dunia yang sekuat Pancasila.

Baca juga: Begini Proses Evakuasi 26 WNI dari Afghanistan yang Penuh Dinamika

 

Ia berharap, para tokoh agama sama-sama menjaga ideologi Pancasila yang mampu mempersatukan perbedaan.

Yaqut pun mengajak para tokoh agama yang hadir secara virtual setia pada ideologi negara Pancasila.

"Percayalah bahwa radikalisme, pemahaman agama yang fatalistik dan membabi buta itu pada ujungnya adalah keruntuhan tatanan masyarakat," ujar Yaqut.

Selain itu, Yaqut mengatakan kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil perjuangan dari Umat Islam saja.

Baca juga: Menag: Islam Ajarkan Kebaikan Bukan Kekerasan, Jangan Diidentikkan dengan Terorisme

Menurut dia, seluruh bangsa Indonesia ikut berjuang dalam memerdekakan negara, tidak terbatas agama yang mereka anut.

Oleh karena itu, menjaga keutuhan negara Indonesia adalah kewajiban semua umat di Tanah Air.

"Kalau kita tidak mau bersama menjaga Indonesia, artinya kita menginjak-injak apa yang dulu diperjuangkan oleh para pendahulu kita dan itu tentu bukan ajaran dari agama kita," ujar Yaqut.

Di acara yang sama, Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan, perjuangan substansi ajaran Islam telah dilakukan sejak Indonesia berdiri.

Baca juga: Mahfud: Meski Tak Pakai Nama Negara Islam, Kita Perjuangkan Substansi Ajaran Islam

Ia berpandangan, meskipun Indonesia tidak memakai label negara Islam, Indonesia telah memperjuangkan substansi Islam yang mengajarkan persaudaraan antara sesama manusia.

"Meski tidak pakai nama negara Islam, kita perjuangkan substansinya pakai substansi ajaran Islam, persaudaraan antar sesama manusia. Islam itu agama kemanusiaan, tidak memandang agama apapun, semua adalah saudara sesama manusia," papar Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com