Salin Artikel

Taliban Kuasai Afghanistan, PKS Minta Keselamatan WNI Diprioritaskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Sukamta, meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Afghanistan. Diketahui, pada Minggu (15/8/2021), Taliban menguasai ibu kota Kabul.

"Saat ini prioritas pemerintah Indonesia khususnya Kemenlu yaitu memastikan keselamatan WNI. Sejumlah WNI berada di sana, baik yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia maupun yang sedang bekerja di Afghanistan secara umum," kata Sukamta, dalam keterangannya, Kamis (19/8/2021).

Anggota Komisi I DPR itu menuturkan, keselamatan WNI harus menjadi perhatian dari pemerintah meski Taliban telah memberikan jaminan.

Ia mengutip adagium peluru tidak punya mata, maka pemerintah tetap perlu memantau dan mewaspadai perkembangan WNI di Afghanistan.

"Bila perlu dan memungkinkan segera dilakukan evakuasi," ucapnya.

Di sisi lain, Sukamta menambahkan, konflik antara Taliban dengan pemerintah Afghanistan yang didukung Amerika Serikat dan NATO menyisakan banyak masalah.

Perang itu, kata dia, telah merenggut puluhan ribu nyawa rakyat dan tentara, ratusan ribu pengungsi, kerusakan infrastruktur, hancurnya ekonomi, sosial dan pendidikan rakyat Afghanistan.

"Sebagai penguasa Afghanistan saat ini, Taliban harus bertanggung jawab dengan membangun Afghanistan kembali secara damai," ujarnya.

Menurut dia, peran strategis Indonesia pada masa lalu menjadi modal untuk berperan aktif dalam upaya rekonsiliasi damai. Sebab, Indonesia memiliki hubungan baik dengan Afghanistan, termasuk Taliban.

Selain itu, Sukamta menuturkan, peran internasional juga diperlukan untuk membangun kembali Afghanistan yang damai.

"Proses pembangunan kembali Afghanistan harus melibatkan semua pihak yang ingin membangun Afghanistan, berlangsung secara damai dan moderat," kata Sukamta.

Diberitakan, Taliban berhasil merebut pemerintahan Afghanistan setelah perang selama dua dekade melawan pasukan pemerintah yang didukung oleh militer Amerika Serikat dan NATO.

Kondisi menjadi tidak menentu khususnya bagi warga negara asing, walaupun Taliban telah menyatakan tidak akan mengganggu WNA, termasuk yang berasal dari Indonesia.

Setelah Taliban memasuki Kabul, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dilaporkan meninggalkan Afghanistan. Ghani beralasan ingin menghindari pertumpahan darah.

Jatuhnya Kabul ke tangan Taliban tak terlepas dari hengkangnya pasukan asing yang dipimpin Amerika Serikat (AS).

Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan, pemerintah berencana mengevakuasi WNI serta para pejabat dan staf KBRI di Afghanistan.

"Ada rencana evakuasi dan masih terus dimatangkan," ujar Faizasyah kepada Kompas.com, Senin (16/8/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/19/13565771/taliban-kuasai-afghanistan-pks-minta-keselamatan-wni-diprioritaskan

Terkini Lainnya

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke