Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Minta Negara Jamin Perlindungan Orangtua Tunggal dan Anak Yatim karena Covid-19

Kompas.com - 19/08/2021, 10:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Kurniasih Mufidayati meminta agar negara menjamin perlindungan bagi orangtua tunggal yang ditinggal wafat pasangan maupun anak yatim yang ditinggal wafat orangtua akibat Covid-19.

Menurut dia, angka kematian akibat Covid-19 sudah mencapai 120.013 per 17 Agustus 2021. Kondisi ini membuat orangtua tunggal dan anak yatim piatu baru semakin kesulitan menghadapi pandemi.

"Kewajiban negara melindungi anak yatim dan terlantar termasuk orang tua tunggal apalagi kaum ibu yang ditinggal wafat suami karena Covid-19. Jika tidak ada perlindungan bisa jadi mereka akan lebih berat kehidupannya," kata Mufida dikutip Tribunnews.com, Kamis (19/8/2021).

Baca juga: Tanggapi Mural, Politisi PKS: Pak Jokowi, Cool Saja Hadapi Kritikan

Anggota Komisi IX DPR ini mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan pendataan nasional bagi anak yatim baru ditinggal wafat orang tua akibat Covid-19.

Pasalnya, menurut dia, pengalaman simpang siur data terkait bantuan sosial masih sering ditemui.

"Data dari Satgas Penanganan Covid-19 per 20 Juli 2021 diketahui ada 11.045 anak menjadi yatim piatu, yatim atau piatu. Saya kira datanya akan lebih besar karena Jateng melaporkan ada 7.756 anak yatim terdampak dan Jatim ada 6.198 data yatim," ujarnya.

"Ini baru dua provinsi dan masih berproses. Perlu ada target kapan data selesai sehingga bentuk jaminan sosial bisa diberikan," kata Mufida.

Baca juga: Pidato Kenegaraan Jokowi, PKS Sayangkan Tak Ada Permintaan Maaf soal Penanganan Covid-19

Selain itu, Mufida menyoroti pentingnya perlindungan bagi orangtua tunggal terutama kaum ibu yang ditinggal suaminya karena Covid-19.

Ia mengatakan, pemerintah saat ini juga sudah menghentikan bantuan kematian bagi yang wafat akibat virus corona.

Menurut dia, kondisi itu akan membuat daya tahan keluarga menjadi sangat rentan apabila kepala keluarga kini harus diemban orangtua tunggal.

"Menjadi orangtua tunggal tanpa pandemi saja perlu perjuangan apalagi di tengah berbagai kondisi sulit saat pandemi seperti ini. Sehingga orang tua tunggal terutama kaum ibu menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terdampak. Harus mendapat perlindungan," kata dia.

Baca juga: Survei IPO: Elektabilitas PAN Geser PKS jika Pemilu Digelar Saat Ini

Ia menyarankan, bentuk jaminan perlindungan terhadap orangtua tunggal berupa bantuan pemberdayaan, bukan hanya bersifat konsumtif.

Sementara itu, untuk bantuan bagi anak yatim dapat diutamakan berupa jaminan pendidikan hingga bisa mandiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com