Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Tegaskan Vaksin Covid-19 Masih Efektif Cegah Keparahan akibat Varian Delta

Kompas.com - 19/08/2021, 09:03 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menegaskan bahwa vaksin Covid-19 masih efektif mencegah penularan dan keparahan penyakit akibat virus corona varian Delta.

Sebagaimana diketahui, varian Delta kini banyak ditemukan di Indonesia.

"Sekali lagi upaya pengendalian dan vaksinasi yang kita lakukan saat ini masih terbukti efektif untuk mencegah penularan dan mencegah keparahan serta kematian akibat infeksi varian Delta ini," kata Nadia dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (18/8/2021).

Nadia mengingatkan masyarakat untuk tak menunda vaksinasi jika sudah mendapatkan kesempatan. Semakin cepat seseorang divaksin maka semakin cepat pula kekebalan tubuhnya terbentuk.

"Harus disampaikan kepada semua masyarakat vaksinasi bisa didapatkan secara gratis," ujarnya.

Bersamaan dengan itu, kata Nadia, pemerintah bakal terus meningkatkan testing, tracing atau penelusuran, dan treatment.

Baca juga: Jerinx SID Disuntik Vaksin Covid-19, Epidemiolog: Bisa Jadi Teladan

Namun demikian, upaya ini harus dibarengi dengan langkah lainnya seperti disiplin protokol kesehatan. Memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak harus selalu diterapkan.

"Bersama-sama mewujudkan pelaksanaan protokol kesehatan, semua harus patuh, dan jangan sungkan untuk mengingatkan orang lain yang tidak patuh protokol kesehatan," kata dia.

Sebelumnya Nadia mengungkap bahwa berdasarkan hasil sequencing terhadap varian baru virus corona di Indonesia sebanyak 80 persen adalah varian Delta.

Kegiatan sequencing merupakan upaya untuk mengetahui penyebaran mutasi virus corona.

"Per 18 Agustus sudah lebih dari 5.000 sequencing dilakukan (di Indonesia), dengan 80 persen hasil adalah varian Delta," ujarmya.

Nadia pun mengungkapkan ada 10 provinsi yang teridentifikasi memiliki sebaran varian Delta yang tinggi.

Ke-10 provinsi itu yakni, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua.

Baca juga: Deputi KSP: Banyak Provinsi Tak Distribusikan Vaksin Covid-19 karena Perbedaan Politik

Kendati demikian, Nadia juga meminta kepada provinsi-provinsi lain yang belum melaporkan varian delta untuk tetap melakukan kewaspadaan yang sama dengan 10 provinsi di atas.

"Untuk tetap diharapkan melakukan kewaspadaan yang sama dengan provinsi yang sudah menemukan varian-varian baru ini," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com