Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Dorong Partisipasi Masyarakat Ikut Pemilu

Kompas.com - 12/08/2021, 17:54 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut dalam pemilihan umum (Pemilu) yang tidak akan lama lagi diselenggarakan.

Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Syarmadani mengatakan, partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilu.

Selain hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, keikutsertaan mereka dalam pemilu akan menentukan arah masa depan bangsa.

"Kami harap, semua rakyat Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih bisa ikut hadir tanpa terkurangi haknya, untuk menentukan arah bangsa ini ke depan melalui pemilu," ujar Syarmadani dalam sebuah webinar pada Kamis (12/8/2021), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Upaya KPU Sederhanakan Surat Suara untuk Pemilu 2024

Syarmadani mengatakan, angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019, hanya sebesar 81,93 persen.

Kemudian, pada Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi Covid-19 hanya 76,09 persen.

Menurut dia, angka tersebut masih kurang sehingga meminta semua pihak tidak berpuas diri.

Hal tersebut karena masih banyak hal yang harus ditingkatkan untuk membuat masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilu secara sadar dan paham.

Ini termasuk membangun kedewasaan politik para pemilih dan para pemilih pemula.

"Dalam posisi ini, tentu menjadi pekerjaan besar untuk memberikan pemahaman secara utuh kepada mereka, tidak hanya sekadar pendekatan-pendekatan yang sifatnya prosedural," kata dia.

Baca juga: KPU Rencanakan Pencoblosan Pemilu 2024 pada 21 Februari

Menurut dia, pendekatan yang dilakukan dengan cara-cara tidak konstrukstif akan membuat partisipasi masyarakat tidak berdasarkan kesadaran dan pemahaman yang benar.

"Partisipasi ini tidak hanya berhenti pada angka, tetapi pada rasa tanggung jawabnya dalam menggunakan hak pilih," ucap dia.

Adapun pemilu di Indonesia akan kembali diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang.

Selain memilih para wakil rakyat, pada pemilu tersebut juga akan digelar pemilihan Presiden baru untuk 2024-2029.

Baca juga: Tantangan Pemilu Serentak 2024, dari Bentuk Surat Suara, hingga Antisipasi jika Pandemi Covid-19 Belum Berakhir

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com