Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Persepsi Masyarakat Terkait Peningkatan Korupsi Harus Jadi Alarm bagi Pemerintah

Kompas.com - 09/08/2021, 15:16 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan 60 persen responden menganggap ada peningkatan kasus korupsi dalam dua tahun terakhir.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai, hal itu merupakan konsekuensi dari ketidakjelasan arah pemberantasan korupsi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Adnan berpandangan, persepsi masyarakat melalui hasil survei tersebut seharusnya menjadi tanda bahaya bagi pemerintah.

"Ini alarm berbahaya, karena dari sudut pandang ekonomi, investasi juga akan tumbuh jika ada kepercayaan besar dari para investor terhadap kinerja pemberantasan korupsi," ujar Adnan kepada Kompas.com, Senin (9/8/2021).

Baca juga: Survei LSI: Mayoritas Responden Anggap Korupsi Meningkat dalam 2 Tahun Terakhir

Adnan mengatakan, persepsi masyarakat terkait meningkatkan korupsi juga tak bisa dilepaskan dari isu pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Misalnya, polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang tak kunjung usai.

Kemudian perbedaan pendapat antara pimpinan KPK dengan Ombudsman terkait malaadministrasi dalam proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN)

Selain itu, Adnan juga menyoroti pelanggaran terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik terkait penunjukkan mantan terpidana kasus korupsi sebagai komisaris BUMN.

"Dan jangan lupa pelemahan KPK yang mahahebat terjadi terus menerus, dan tidak ada sikap tegas dari Presiden untuk menghentikan pelemahan KPK," kata Adnan.

Baca juga: Pusako Kritik Peraturan Pimpinan KPK soal Biaya Perjalanan Dinas Pegawai

"Pendek kata, pemberantasan korupsi di Indonesia luluh lantak oleh kepentingan politik jangka pendek," sebutnya.

Adapun survei LSI melibatkan 1.200 responden di empat provinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara.

Hasilnya, 58 persen warga pedesaan dan 62 persen warga perkotaan menganggap tingkat korupsi meningkat.

Metode survei menggunakan simple random sampling yang memiliki toleransi kesalahan atau margin of error kurang dari 2,88 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com