Kompas.com - 09/08/2021, 12:43 WIB
Pascakerusuhan antara masyarakat dengan PT Sultan Rafli Mandiri (PT SRM) di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar), sebanyak 61 dari 125 orang tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok, diamankan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pontianak. Mereka yang diamankan ke Rudenim Pontianak adalah yang tidak mengantongi kartu izin tinggal terbatas (Kitas). KOMPAS.COM/HENDRA CIPTAPascakerusuhan antara masyarakat dengan PT Sultan Rafli Mandiri (PT SRM) di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar), sebanyak 61 dari 125 orang tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok, diamankan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pontianak. Mereka yang diamankan ke Rudenim Pontianak adalah yang tidak mengantongi kartu izin tinggal terbatas (Kitas).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin mempertanyakan tujuan masuknya 34 tenaga kerja asing (TKA) China pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Menurut dia, masuknya 34 TKA tersebut menjadi pertanyaan yang muncul di masyarakat. Apalagi, pemerintah sudah membuat aturan pembatasan mengenai masuknya TKA di masa PPKM.

"Banyak pertanyaan yang muncul dari masyarakat, kok bisa ya TKA China masuk ke Indonesia di saat masa PPKM Level 4? Padahal, ada pembatasan untuk TKA di masa PPKM ini," kata Alifudin dalam keterangannya kepada Kompas.com, Senin (9/8/2021).

Baca juga: Saat TKA Asal China Kembali Masuk Indonesia di Tengah PPKM

Politisi PKS ini meminta agar pemerintah menjelaskan secara terbuka apa yang sedang terjadi terkait masuknya 34 TKA China.

Menurut dia, meski ada kategori warga negara asing (WNA) yang diizinkan masuk, pemerintah perlu menjelaskan alasan mengizinkan WNA atau TKA itu masuk.

"Walau ada kategori yang diizinkan, tetapi eloknya dibuka secara terang benderang 34 TKA itu masuk dalam kategori mana dan tujuan ke Indonesia untuk apa? Jangan buat drama," ucap dia. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Alifudin menegaskan, aturan pelarangan orang asing masuk Indonesia harus diperjelas walaupun terdapat pengecualian.

Terlebih, kata dia, varian Delta yang sedang mengganas di China seharusnya membuat pemerintah mengambil risiko terkait perizinan WNA atau TKA asal China.

"Varian Delta sedang menggila di China sampai banyak pejabat di China kehilangan jabatannya. Seharusnya Pemerintah Indonesia mendeteksi lebih teliti. Jika TKA China masuk dalam kategori pengecualian, namun harus diketahui bersama maksud, tujuan, dan pembuktian TKA China masuk ke Indonesia. Apalagi implementasi 3T masih banyak kekurangan," papar dia.

Baca juga: Soal 34 TKA Masuk Indonesia Saat PPKM, Imigrasi: Mereka Sudah Lulus Pemeriksaan

Ia mengingatkan, PPKM Level 4 akan berakhir pada Senin ini. Menurut dia, PPKM Level 4 akan dihentikan jika kasus harian Covid-19 di Indonesia semakin menurun.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Nasional
[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

Nasional
Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Nasional
Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Nasional
WNA yang Jadi Buron Kasus Pinjol Ilegal adalah Pemodal

WNA yang Jadi Buron Kasus Pinjol Ilegal adalah Pemodal

Nasional
Tagar #PercumaLaporPolisi Dinilai sebagai Cermin bagi Polisi untuk Bebenah

Tagar #PercumaLaporPolisi Dinilai sebagai Cermin bagi Polisi untuk Bebenah

Nasional
107 Pinjol Terdaftar Resmi di OJK, Begini Cara Ceknya...

107 Pinjol Terdaftar Resmi di OJK, Begini Cara Ceknya...

Nasional
Sebaran 19.318 Kasus Aktif Covid-19, Jawa Tengah Terbanyak

Sebaran 19.318 Kasus Aktif Covid-19, Jawa Tengah Terbanyak

Nasional
Polri: Karyawan Sindikat Pinjol Ilegal Digaji Rp 15 Juta-Rp 20 Juta Tiap Bulan

Polri: Karyawan Sindikat Pinjol Ilegal Digaji Rp 15 Juta-Rp 20 Juta Tiap Bulan

Nasional
Sejak 2018, Kominfo Tutup 4.874 Akun Pinjol Ilegal

Sejak 2018, Kominfo Tutup 4.874 Akun Pinjol Ilegal

Nasional
Timsel Minta Warga yang Merasa Memenuhi Syarat Jadi Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu untuk Mendaftar

Timsel Minta Warga yang Merasa Memenuhi Syarat Jadi Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu untuk Mendaftar

Nasional
Adik Eks Bupati Lampung Utara Diduga Terima Rp 2,3 Miliar untuk Kepentingan Pribadi

Adik Eks Bupati Lampung Utara Diduga Terima Rp 2,3 Miliar untuk Kepentingan Pribadi

Nasional
OJK Imbau Masyarakat Meminjam ke Pinjol Resmi yang Terdaftar

OJK Imbau Masyarakat Meminjam ke Pinjol Resmi yang Terdaftar

Nasional
Saat Soeharto Tolak Gelar Doktor Honoris Causa dari UI...

Saat Soeharto Tolak Gelar Doktor Honoris Causa dari UI...

Nasional
Polri Diminta Usut Tuntas Seluruh Pengelola Pinjol Ilegal

Polri Diminta Usut Tuntas Seluruh Pengelola Pinjol Ilegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.