Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

China Targetkan Herd Immunity Desember 2021, Dubes RI Ungkap Kondisi Vaksinasi di Sana

Kompas.com - 07/08/2021, 15:13 WIB
Wahyuni Sahara

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah China menargetkan herd immunity atau kekebalan kelompok pada bulan Desember mendatang.

Hal itu disampaikan oleh Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun dalam diskusi daring Polemik Trijaya dengan tema Indonesia di tengah Covid dunia pasca tembus 200 juta melalui YouTube MNC Trijaya, Sabtu (7/8/2021).

"Saya dengar dari teman-teman produsen vaksin di sini, target 80 persen untuk herd immunity by Desember," ujar Djauhari.

Baca juga: Dubes RI Sebut Otoritas China Akui Varian Baru Corona Rumit, tetapi Bisa Dikendalikan

Menurut Djauhari, Pemerintah China telah menyuntikkan sekitar 1,72 miliar dosis vaksin Covid-19 untuk warganya, baik dosis pertama maupun dosis kedua.

"Sudah di atas 50 persen yang sudah divaksin. Sekitar 1,72 miliar dosis sudah disuntikkan, itu dosis pertama dan kedua, kan penduduknya (Tiongkok) 1,5 miliar, jadi kalau dua dosis kan 3 miliar kebutuhannya. Jadi itu yang sudah dipakai di sini," kata Djauhari.

Hingga saat ini, kata Djauhari, belum ada imbauan dari pemerintah untuk vaksinasi booster atau vaksinasi ketiga bagi warga China.

"Sejauh ini belum ada (imbauan vaksin booster). Sejauh ini mereka ini masih kejar target 70-80 persen. Target 80 persen untuk herd immunity," kata dia.

Baca juga: Dubes RI Sebut Tidak Terjadi Panic Buying di China akibat Munculnya Kasus Baru Covid-19

Tingginya angka vaksinasi Covid-19 di China membuat kasus atau varian baru virus corona tidak melonjak signifikan di negara tersebut.

"Betul, (vaksin) sangat mempengaruhi. Dengan vaksin juga orang percaya diri untuk beraktivitas dengan tetap menjalankan prokes," jelasnya.

Djauhari juga menjelaskan bahwa vaksinasi Covid-19 menjadi salah satu syarat bagi masyarakat China untuk beraktivitas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com