Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Memutus (Penyumbatan) Distribusi Vaksin

Kompas.com - 04/08/2021, 10:07 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PEMBERITAAN berbagai media di minggu pertama Agustus 2021 ini serempak dipenuhi dengan kelangkaan vaksin Covid-19 di hampir seluruh wilayah tanah air.

Pelaksanaan vaksinasi untuk dosis pertama masih jauh dari kata tuntas, kini jadwal pelaksanaan vaksinasi dosis dua sudah banyak yang terlewati.

Sementara itu, berita kedatangan vaksin dari luar juga kerap di wartakan media. Presiden Joko Widodo atau Menteri Kesahatan Budi Gunadi Sadikin berkali-kali berujar, persediaan vaksin kita sudah mencukupi.

Publik yang kadung memegang janji presiden dan menteri-menterinya menjadi bingung ketika masih mendengar adanya kelangkaan vaksin di sejumlah daerah.

Terbaru, seorang sahabat mengabarkan dari Pos Lintas Batas Negara Entikong, Kabupaten Sanggau di perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dengan Malaysia, kalau jadwal vaksinasi kedua untuk 100 warga Kecamatan Entikong di puskemas setempat yang seharusnya digelar tanggal 30 Juli 2021 dibatalkan mendadak.

Vaksinasi tahap dua ditunda pelaksanaanya hingga waktu yang belum bisa dipastikan karena menunggu datangnya pengiriman vaksin dari Pontianak.

Jarak Pontianak ke Entikong sekitar 256 kilometer yang bisa ditempuh dalam waktu 5 jam dengan kondisi jalan mulus.

Jika keterpelosokan daerah dijadikan patokan, terutama di daerah 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal) seperti di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, kondisi ketersediaan vaksin juga sami mawon.

Mentawai sudah krisis vaksin sejak dua pekan terakhir dan terus menunggu kepastian pengiriman vaksin dari Padang.

Dari 15 puskemas yang yang ada di Kepulauan Mentawai, 11 diantaranya sudah kosong persediaan vaksin untuk warga.

Seraya mengiba, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Lahmuddin berharap pembagian vaksin tidak hanya berdasar kabupaten saja tetapi variabel kesulitan dan geografis semestinya juga dipertimbangkan (Kompas.id, 3 Agustus 2021).

Dari Tuapeijat – Ibukota Kabupaten Kepualauan Mentawai – hanya berjarak 153 kilometer ke Padang, namun karena harus ditempuh melalui jalur laut dengan ombak yang sering tidak bersahabat, menjadikan waktu tempuhnya lumayan lama.

Tidak jauh dari Ibukota Jakarta, ternyata realisasi capaian vaksinasi di Provinsi Jawa Barat masih jauh dari target.

Agar terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity, provinsi yang dipimpin Ridwan Kamil ini menargetkan 37,9 juta sasaran yang harus divaksin.

Tetapi realisasi terakhir, baru tercapai 6,26 juta orang atau sekitar 16,5 persen yang menerima vaksin dosis pertama dan 2,92 juta orang atau 7,7 persen telah menerima vaksin dosis ke dua.

Di tengah upaya mengejar target sasaran, ternyata stok vaksin dari pemerintah pusat justru terbatas (Kompas.id, 3 Agustus 2021).

Bergeser sedikit dari Jawa Barat, di provinsi Jawa Tengah, tingginya antusiasme warga mengikuti vaksinasi Covid-19 ternyata tidak diimbangi dengan ketersediaan vaksin yang memadai dari pemerintah pusat.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berulangkali menyampaikan ke Jakarta kalau hampir semua kabupaten dan kota di seluruh provinsi yang dipimpinnya protes karena stok vaksin sudah habis.

Menurut data Dinas Kesehatan Jawa Tengah, dari kebutuhan 2,4 juta dosis per pekan ternyata baru tersedia 500 ribu dosis (Kompas.id, 3 Agustus 2021).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com