Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Memutus (Penyumbatan) Distribusi Vaksin

Kompas.com - 04/08/2021, 10:07 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Keberadaan desk ini cukup efektif karena berhasil memetakan kerawanan pilkada dan mendeteksi secara dini kemungkinan pilkada berlangsung tidak sebagaimana mestinya.

Desk ini bertugas 24 jam dengan personel yang selektif dan jumlah personel minimal. Desk bersifat mobile dan melibatkan akademisi berpengalaman yang terjun ke daerah-daerah berdasar kriteria kerawanan pelaksanaan pilkada.

Keberadaan Desk Pilkada Serentak, setidaknya bisa menjadi role model bagi Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN untuk mendayagunakan tim yang sudah ada atau membentuk tim monitoring baru yang khusus mengatur, mengawasi dan menyelesaikan kendala dengan cepat terkait distribusi vaksin di seantero tanah air.

Tim harus berkutat selama 24 jam di war room untuk memastikan tidak ada lagi vaksin yang terbuang percuma, mengantisipasi terjadinya kekosongan stok vaksin serta mencegah terjadinya penumpukkan vaksin di suatu daerah.

Untuk memonitor “lalu lintas” distribusi vaksin di seluruh wilayah tanah air termasuk mengawasi di daerah 3T, penulis membayangkan keberadaan ruang monitor distribusi vaksin seperti halnya di ruang monitor kondisi lalu lintas yang dimiliki Korlantas Mabes Polri dan Dirjen Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup (Gakkum KLH).

Jika di Korlantas Mabes Polri kita bisa mengetahui suasana lalu lintas di seluruh kota di Indonesia secara real time dari monitor visual screen sehingga memudahkan jajaran polisi lalu lintas di semua daerah mengetahui simpul-simpul kemacetan dan pelanggaran lalu lintas, maka di Direktoral Jenderal Gakkum KLH juga ada monitor televisi raksasa yang bisa mengetahui keberadaan kapal-kapal di seluruh wilayah lautan dan perairan di tanah air.

Keberadaan Tim Monitoring Distribusi Vaksin harus dilengkapi war room yang memiliki akses komunikasi yang cepat serta bertanggungjawab langsung kepada menteri terkait.

Kendala tidak adanya vaksin dosis kedua di Entikong, Kalimantan Barat atau kosongnya stok vaksin di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat harus cepat dituntaskan oleh Tim Monitoring Vaksin.

Tim Monitoring juga harus memperhitungkan rentang waktu mulai dari vaksin baik yang berbentuk siap suntik atau bulk yang diproses di Bio Farma hingga siap digunakan di daerah.

Antara jumlah dosis vaksin yang masuk ke tanah air dengan jumlah dosis vaksin yang telah digunakakan, harus tercatat dengan akurat di Tim Monitoring Vaksin

Data Satgas Covid-19 hingga tanggal 2 Agustus 2021, dari target sasaran vaksin nasional sebesar 208.265425 jiwa; untuk vaksinasi dosis pertama baru mencapai 47.686.483 orang dan untuk vaksinasi dosis kedua baru tersuntik 20.934.425 orang.

Mengingat Presiden Jokowi mentargetkan dilakukannya 2 juta vaksinasi setiap harinya, tentu bukan hal yang mudah untuk mengejar ketertinggalan capaian vaksinasi dengan melihat distribusi vaksin yang masih kurang maksimal termonitor.

Vaksinasi merupakan komponen keberhasilan dari program penanganan preventif selain pelaksanaan protokol kesehatan dan karantina wilayah.

Jika penanganan promotif berupa sosialisasi informasi soal Covid dan penanganan kuratif rehabilitatif seperti pengobatan juga dilaksanakan dengan baik, maka tingginya angka infeksi dan angka kematian akibat Covid bisa ditekan.

Predikat sebagai negara dengan tingkat kematian harian Covid tertinggi di dunia bisa kita tanggalkan.

Pandemi Covid gelombang ketiga ini adalah perang yang sebenarnya, karena terancamnya keberlangsungan peradaban manusia.

Tidak boleh lengah dan diperlakukan dengan cara-cara yang normal dan biasa. Perlu dihadapi dengan extra ordinary. Kita dalam kondisi darurat, sedarurat-daruratnya. Kita dalam keadaan yang tidak baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com