Memutus (Penyumbatan) Distribusi Vaksin

PEMBERITAAN berbagai media di minggu pertama Agustus 2021 ini serempak dipenuhi dengan kelangkaan vaksin Covid-19 di hampir seluruh wilayah tanah air.

Pelaksanaan vaksinasi untuk dosis pertama masih jauh dari kata tuntas, kini jadwal pelaksanaan vaksinasi dosis dua sudah banyak yang terlewati.

Sementara itu, berita kedatangan vaksin dari luar juga kerap di wartakan media. Presiden Joko Widodo atau Menteri Kesahatan Budi Gunadi Sadikin berkali-kali berujar, persediaan vaksin kita sudah mencukupi.

Publik yang kadung memegang janji presiden dan menteri-menterinya menjadi bingung ketika masih mendengar adanya kelangkaan vaksin di sejumlah daerah.

Terbaru, seorang sahabat mengabarkan dari Pos Lintas Batas Negara Entikong, Kabupaten Sanggau di perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dengan Malaysia, kalau jadwal vaksinasi kedua untuk 100 warga Kecamatan Entikong di puskemas setempat yang seharusnya digelar tanggal 30 Juli 2021 dibatalkan mendadak.

Vaksinasi tahap dua ditunda pelaksanaanya hingga waktu yang belum bisa dipastikan karena menunggu datangnya pengiriman vaksin dari Pontianak.

Jarak Pontianak ke Entikong sekitar 256 kilometer yang bisa ditempuh dalam waktu 5 jam dengan kondisi jalan mulus.

Jika keterpelosokan daerah dijadikan patokan, terutama di daerah 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal) seperti di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, kondisi ketersediaan vaksin juga sami mawon.

Mentawai sudah krisis vaksin sejak dua pekan terakhir dan terus menunggu kepastian pengiriman vaksin dari Padang.

Dari 15 puskemas yang yang ada di Kepulauan Mentawai, 11 diantaranya sudah kosong persediaan vaksin untuk warga.

Seraya mengiba, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Lahmuddin berharap pembagian vaksin tidak hanya berdasar kabupaten saja tetapi variabel kesulitan dan geografis semestinya juga dipertimbangkan (Kompas.id, 3 Agustus 2021).

Dari Tuapeijat – Ibukota Kabupaten Kepualauan Mentawai – hanya berjarak 153 kilometer ke Padang, namun karena harus ditempuh melalui jalur laut dengan ombak yang sering tidak bersahabat, menjadikan waktu tempuhnya lumayan lama.

Tidak jauh dari Ibukota Jakarta, ternyata realisasi capaian vaksinasi di Provinsi Jawa Barat masih jauh dari target.

Agar terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity, provinsi yang dipimpin Ridwan Kamil ini menargetkan 37,9 juta sasaran yang harus divaksin.

Tetapi realisasi terakhir, baru tercapai 6,26 juta orang atau sekitar 16,5 persen yang menerima vaksin dosis pertama dan 2,92 juta orang atau 7,7 persen telah menerima vaksin dosis ke dua.

Di tengah upaya mengejar target sasaran, ternyata stok vaksin dari pemerintah pusat justru terbatas (Kompas.id, 3 Agustus 2021).

Bergeser sedikit dari Jawa Barat, di provinsi Jawa Tengah, tingginya antusiasme warga mengikuti vaksinasi Covid-19 ternyata tidak diimbangi dengan ketersediaan vaksin yang memadai dari pemerintah pusat.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berulangkali menyampaikan ke Jakarta kalau hampir semua kabupaten dan kota di seluruh provinsi yang dipimpinnya protes karena stok vaksin sudah habis.

Menurut data Dinas Kesehatan Jawa Tengah, dari kebutuhan 2,4 juta dosis per pekan ternyata baru tersedia 500 ribu dosis (Kompas.id, 3 Agustus 2021).

Berpindah ke Kalimantan tepatnya di wilayah timur, dari target sasaran vaksinasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 sebesar 2.874.401 orang tetapi realisasinya baru menyasar 514.282 orang atau 17 persen untuk vaksinasi dosis pertama dan dosis ke dua baru diterima 316.190 orang atau 11 persen.

Sejak Juli 2021, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sabani mengakui wilayahnya sudah kehabisan stok.

Permintaan tambahan vaksin ke Kementerian Kesehatan belum mendapat tanggapan. Akibatnya, ada warga yang seharusnya terjadwal mendapat vaksin kedua menjadi urung (Kompas.com, 3 Agustus 2021).

Masih di Kalimantan, persisnya di Kalimantan Selatan hingga saat ini realisasinya baru mencapai 21 persen dari target sasaran.

Rinciannya 14 persen untuk vaksinasi dosis pertama dan sisanya untuk vaksin dosis kedua. Vaksinasi massal baru akan digelar jika kiriman vaksin dari Jakarta telah tiba di Banjarmasin (Kompas.com, 3 Agustus 2021).

Vaksin berlebih dan terbuang percuma

Jika di hampir sebagian besar daerah mengalami kekurangan vaksin, ada anomali untuk ketersedian vaksin di daerah lain.

Di Maluku misalnya, karena faktor geografis dan masih banyaknya warga yang enggan divaksin malah terjadi penumpukan dosis vaksin.

Hingga Senin, 2 Agustus 2021 baru 171.403 orang yang sudah divaksin dosis pertama atau 12.09 persen dan 72.295 orang atau 5,10 persen yang divaksin dosis kedua. Stok vaksin yang menumpuk masih ada 33.921 dosis (Kompas.id, 3 Agustus 2021).

Di Provinsi Papua, stok vaksin cukup tersedia mengingat cakupan vaksinasinya masih rendah atau di bawah 20 persen.

Kondisi kerawanan keamanan di beberapa daerah seperti Yalimo, keterbatasan anggaran daerah untuk melaksanakan vaksinasi serta masih adanya ketakutan warga karena terpapar informasi bohong, menjadikan vaksinasi tidak berjalan sesuai target.

Dari total target sebanyak 2.659.210 orang, Papua baru melaksanakan vaksinasi dosis pertama 14,19 persen dan 6,67 persen untuk dosis ke dua (Kompas.id, 3 Agustus 2021).

Yang lebih miris lagi, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pernah memaparkan setidaknya ada sekitar 12 juta dosis vaksin Covid-19 yang terbuang sia-sia.

Vaksin yang tidak terpakai ini merupakan sisa dari sekitar 77 juta vaksin yang telah didistribusikan ke sejumlah daerah selama proses vaksinasi. Vaksin menjadi sia-sia karena tidak terpakai setelah dibuka dari tempat penyimpanan (Cnnindonesia.com, 29 Juli 2021).

Perlu tim monitoring vaksin 24 Jam

Pemerintah sendiri telah membentuk tim yang bertugas mengawasi pengadaan dan distribusi vaksin di awal 2021.

Anggotanya berasal dari berbagai unsur pemerintah seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP), Kejaksaan Agung, Polri serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun dengan melihat perkembangan yang terjadi usai pandemi pandemi Covid gelombang ke-3 sejak Juni 2021, keberadaan tim ini tidak terdengar lagi.

Berkaca dari pengalaman Kementerian Dalam Negeri yang berhasil melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak (pilkada) di hampir semua wilayah tanah air, perkembangan day by day kondisi jelang, saat dan pasca-pilkada termonitor dengan seksama dengan keberadaan desk pilkada serentak.

Keberadaan desk ini dibawah kendali Dirjen Otonomi Daerah yang bertanggungjawab penuh kepada Menteri Dalam Negeri.

Ketika itu Dirjen Otonomi Daerah dijabat Sonny Soemarsono dengan Menteri Dalam Negeri-nya Tjahyo Kumolo.

Keberadaan desk ini cukup efektif karena berhasil memetakan kerawanan pilkada dan mendeteksi secara dini kemungkinan pilkada berlangsung tidak sebagaimana mestinya.

Desk ini bertugas 24 jam dengan personel yang selektif dan jumlah personel minimal. Desk bersifat mobile dan melibatkan akademisi berpengalaman yang terjun ke daerah-daerah berdasar kriteria kerawanan pelaksanaan pilkada.

Keberadaan Desk Pilkada Serentak, setidaknya bisa menjadi role model bagi Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN untuk mendayagunakan tim yang sudah ada atau membentuk tim monitoring baru yang khusus mengatur, mengawasi dan menyelesaikan kendala dengan cepat terkait distribusi vaksin di seantero tanah air.

Tim harus berkutat selama 24 jam di war room untuk memastikan tidak ada lagi vaksin yang terbuang percuma, mengantisipasi terjadinya kekosongan stok vaksin serta mencegah terjadinya penumpukkan vaksin di suatu daerah.

Untuk memonitor “lalu lintas” distribusi vaksin di seluruh wilayah tanah air termasuk mengawasi di daerah 3T, penulis membayangkan keberadaan ruang monitor distribusi vaksin seperti halnya di ruang monitor kondisi lalu lintas yang dimiliki Korlantas Mabes Polri dan Dirjen Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup (Gakkum KLH).

Jika di Korlantas Mabes Polri kita bisa mengetahui suasana lalu lintas di seluruh kota di Indonesia secara real time dari monitor visual screen sehingga memudahkan jajaran polisi lalu lintas di semua daerah mengetahui simpul-simpul kemacetan dan pelanggaran lalu lintas, maka di Direktoral Jenderal Gakkum KLH juga ada monitor televisi raksasa yang bisa mengetahui keberadaan kapal-kapal di seluruh wilayah lautan dan perairan di tanah air.

Keberadaan Tim Monitoring Distribusi Vaksin harus dilengkapi war room yang memiliki akses komunikasi yang cepat serta bertanggungjawab langsung kepada menteri terkait.

Kendala tidak adanya vaksin dosis kedua di Entikong, Kalimantan Barat atau kosongnya stok vaksin di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat harus cepat dituntaskan oleh Tim Monitoring Vaksin.

Tim Monitoring juga harus memperhitungkan rentang waktu mulai dari vaksin baik yang berbentuk siap suntik atau bulk yang diproses di Bio Farma hingga siap digunakan di daerah.

Antara jumlah dosis vaksin yang masuk ke tanah air dengan jumlah dosis vaksin yang telah digunakakan, harus tercatat dengan akurat di Tim Monitoring Vaksin

Data Satgas Covid-19 hingga tanggal 2 Agustus 2021, dari target sasaran vaksin nasional sebesar 208.265425 jiwa; untuk vaksinasi dosis pertama baru mencapai 47.686.483 orang dan untuk vaksinasi dosis kedua baru tersuntik 20.934.425 orang.

Mengingat Presiden Jokowi mentargetkan dilakukannya 2 juta vaksinasi setiap harinya, tentu bukan hal yang mudah untuk mengejar ketertinggalan capaian vaksinasi dengan melihat distribusi vaksin yang masih kurang maksimal termonitor.

Vaksinasi merupakan komponen keberhasilan dari program penanganan preventif selain pelaksanaan protokol kesehatan dan karantina wilayah.

Jika penanganan promotif berupa sosialisasi informasi soal Covid dan penanganan kuratif rehabilitatif seperti pengobatan juga dilaksanakan dengan baik, maka tingginya angka infeksi dan angka kematian akibat Covid bisa ditekan.

Predikat sebagai negara dengan tingkat kematian harian Covid tertinggi di dunia bisa kita tanggalkan.

Pandemi Covid gelombang ketiga ini adalah perang yang sebenarnya, karena terancamnya keberlangsungan peradaban manusia.

Tidak boleh lengah dan diperlakukan dengan cara-cara yang normal dan biasa. Perlu dihadapi dengan extra ordinary. Kita dalam kondisi darurat, sedarurat-daruratnya. Kita dalam keadaan yang tidak baik.