Berpindah ke Kalimantan tepatnya di wilayah timur, dari target sasaran vaksinasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 sebesar 2.874.401 orang tetapi realisasinya baru menyasar 514.282 orang atau 17 persen untuk vaksinasi dosis pertama dan dosis ke dua baru diterima 316.190 orang atau 11 persen.
Sejak Juli 2021, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sabani mengakui wilayahnya sudah kehabisan stok.
Permintaan tambahan vaksin ke Kementerian Kesehatan belum mendapat tanggapan. Akibatnya, ada warga yang seharusnya terjadwal mendapat vaksin kedua menjadi urung (Kompas.com, 3 Agustus 2021).
Masih di Kalimantan, persisnya di Kalimantan Selatan hingga saat ini realisasinya baru mencapai 21 persen dari target sasaran.
Rinciannya 14 persen untuk vaksinasi dosis pertama dan sisanya untuk vaksin dosis kedua. Vaksinasi massal baru akan digelar jika kiriman vaksin dari Jakarta telah tiba di Banjarmasin (Kompas.com, 3 Agustus 2021).
Jika di hampir sebagian besar daerah mengalami kekurangan vaksin, ada anomali untuk ketersedian vaksin di daerah lain.
Di Maluku misalnya, karena faktor geografis dan masih banyaknya warga yang enggan divaksin malah terjadi penumpukan dosis vaksin.
Hingga Senin, 2 Agustus 2021 baru 171.403 orang yang sudah divaksin dosis pertama atau 12.09 persen dan 72.295 orang atau 5,10 persen yang divaksin dosis kedua. Stok vaksin yang menumpuk masih ada 33.921 dosis (Kompas.id, 3 Agustus 2021).
Di Provinsi Papua, stok vaksin cukup tersedia mengingat cakupan vaksinasinya masih rendah atau di bawah 20 persen.
Kondisi kerawanan keamanan di beberapa daerah seperti Yalimo, keterbatasan anggaran daerah untuk melaksanakan vaksinasi serta masih adanya ketakutan warga karena terpapar informasi bohong, menjadikan vaksinasi tidak berjalan sesuai target.
Dari total target sebanyak 2.659.210 orang, Papua baru melaksanakan vaksinasi dosis pertama 14,19 persen dan 6,67 persen untuk dosis ke dua (Kompas.id, 3 Agustus 2021).
Yang lebih miris lagi, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pernah memaparkan setidaknya ada sekitar 12 juta dosis vaksin Covid-19 yang terbuang sia-sia.
Vaksin yang tidak terpakai ini merupakan sisa dari sekitar 77 juta vaksin yang telah didistribusikan ke sejumlah daerah selama proses vaksinasi. Vaksin menjadi sia-sia karena tidak terpakai setelah dibuka dari tempat penyimpanan (Cnnindonesia.com, 29 Juli 2021).
Pemerintah sendiri telah membentuk tim yang bertugas mengawasi pengadaan dan distribusi vaksin di awal 2021.
Anggotanya berasal dari berbagai unsur pemerintah seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP), Kejaksaan Agung, Polri serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun dengan melihat perkembangan yang terjadi usai pandemi pandemi Covid gelombang ke-3 sejak Juni 2021, keberadaan tim ini tidak terdengar lagi.
Berkaca dari pengalaman Kementerian Dalam Negeri yang berhasil melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak (pilkada) di hampir semua wilayah tanah air, perkembangan day by day kondisi jelang, saat dan pasca-pilkada termonitor dengan seksama dengan keberadaan desk pilkada serentak.
Keberadaan desk ini dibawah kendali Dirjen Otonomi Daerah yang bertanggungjawab penuh kepada Menteri Dalam Negeri.
Ketika itu Dirjen Otonomi Daerah dijabat Sonny Soemarsono dengan Menteri Dalam Negeri-nya Tjahyo Kumolo.