Kasetpres: Anggaran Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan Sudah Dialokasikan di APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono membantah anggapan bahwa pengecatan pesawat kepresidenan Indonesia 1 atau Boeing Bussines Jet 2 (BBJ 2) menghamburkan uang negara.

Menurut Heru, pengecatan pesawat ini telah direncanakan sejak tahun 2019 yang bertujuan dapat memberikan kebanggaan bagi bangsa dan negara.

"Perlu kami jelaskan bahwa alokasi (anggaran) untuk perawatan dan pengecatan sudah dialokasikan dalam APBN," ujar Heru dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (3/8/2021).

Baca juga: Penjelasan Istana soal Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19

Dia mengungkapkan, proses perawatan dan pengecatan pesawat itu dilakukan di dalam negeri.

"Sehingga secara tidak langsung mendukung industri penerbangan dalam negeri yang terdampak pandemi," tutur Heru.

Sementara terkait pendanaan penanganan pandemi Covid-19, Heru menyebutkan bahwa pemerintah sudah melalukan refocusing anggaran pada APBN 2020 dan APBN 2021 sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Lebih lanjut Heru menjelaskan, pengecatan Pesawat BBJ 2 sudah direncanakan sejak tahun 2019.

Baca juga: Pengecatan Pesawat Kepresidenan Saat Pandemi Disorot, Dinilai Tak Ada Urgensinya

Hal ini berbarengan dengan rencana persiapan perayaan HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tahun 2020.

Lalu, proses pengecatan sendiri merupakan pekerjaan satu paket dengan Heli Super Puma dan Pesawat RJ.

"Namun, pada 2019 pesawat BBJ 2 belum memasuki jadwal perawatan rutin sehingga yang dilaksanakan pengecatan terlebih dahulu untuk Heli Super Puma dan pesawat RJ," ucap Heru.

Heru mengungkapkan, perawatan rutin pesawat kepresidenan memiliki interval waktu yang sudah ditetapkan dan harus dipatuhi.

Baca juga: Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual