Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Sebut Kegiatan Ekonomi Bisa Dibuka Bertahap September, Ini Syaratnya

Kompas.com - 03/08/2021, 12:29 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kegiatan ekonomi bisa dibuka secara bertahap mulai September 2021.

Namun, ada sejumlah kondisi yang secara konsisten harus dipenuhi.

Syarat pertama, strategi disiplin kepatuhan protokol kesehatan 3M dan pelaksanaan testing, tracing serta treatment (3T) yang terus ditingkatkan.

Kedua,percepatan vaksinasi yang terus ditambah sehingga bisa menyelesaikan target sebanyak 60-70 juta suntikan pada Agustus.

Baca juga: Luhut Akui Reproduksi Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Bisa Dibilang Terkendali

"Mengenai vaksinasi kita bulan ini berharap akan bisa 60- 70 juta kita akan vaksin Agustus dan kita harap juga September demikian. Sehingga dengan kita bisa mengendalikan pandemi. Pembukaan aktivitas ekonomi akan tergantung kepada pencapaian vaksinasi serta implementasi dari 3T dan 3M," ujar Luhut dalam keterangan pers secara virtual pada Senin (2/8/2021).

"Bulan Agustus ini sangatlah penting untuk kita memanfaatkan meningkatkan cakupan vaksinasi. Presiden memerintahkan kami untuk melakukan langkah-langkah ini dengan sebaik-baiknya dan sedetail-detailnya dan penerapan strategi 3M dan 3T agar September bisa mulai dilakukan pembukaan secara bertahap," ujar Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa Bali ini.

Namun, realisasi dari rencana pembukaan bertahap itu akan bergantung hasil pekerjaan mingguan penanganan Covid-19.

Sehingga menurutnya, sambil mengamati perkembangan secara mingguan, nantinya ada sejumlah sektor yang sudah mulai dibuka.

"Mungkin secara bertahap ada juga nanti yang nanti mulai sudah kita buka," ungkap Luhut.

Baca juga: Luhut: Jangan Sampai Ada yang Meninggal Lagi Saat Isolasi Mandiri


Luhut menambahkan, pemerintah saat ini bekerja dengan koordinasi yang baik.

Sehingga dia mengharapkan kerja sama yang baik pula dari pemerintah daerah dan masyarakat.

"Untuk semua masyarakat memiliki kesadaran untuk berperan penuh dan terus menjaga protokol kesehatan agar kita semua dapat segera keluar dari badai pandemi ini tidak bisa hanya dikerjakan hanya pemerintah, seluruh bangsa ini harus terlibat," tuturnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Anies-Muhaimin Yakin Permohonan Dikabulkan

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Anies-Muhaimin Yakin Permohonan Dikabulkan

Nasional
Soal 'Amicus Curiae' Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Soal "Amicus Curiae" Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Nasional
Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Nasional
Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com