Wapres Minta Jangan Ada Ego Kewilayahan pada Penanganan Covid-19 Jabodetabek

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta jangan sampai ada ego kewilayahan dalam penanganan Covid-19 di Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek. .

Ma'ruf pun meminta Menteri Dalam Negeri dan para kepala daerah Jabodetabek dapat berkoordinasi lebih lanjut tentang penanganan pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memberikan pengarahan kepada seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi melalui konferensi video, Senin (2/8/2021).

Baca juga: Polri: Salah Satu Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Positif Covid-19

"Perlunya ada koordinasi Menteri Dalam Negeri dan Satgas. Koordinasi dari wilayah-wilayah ini jangan sampai ada semacam ego kewilayahan," kata Ma'ruf dikutip dari siaran pers, Selasa (3/8/2021).

Ma'ruf mengingatkan soal ego kewilayahan karena Jabodetabek merupakan wilayah aglomerasi.

Banyak masyarakat Bodetabek yang mencari nafkah di Jakarta sehingga mobilitas mereka pun harus dikendalikan.

Oleh karena itu agar tidak terjadi ego kewilayahan, Ma'ruf pun meminta perlu dicari model yang tepat dalam penanganan Covid-19 di Jabodetabek.

"Sebab ini menjadi suatu daerah yang aglomerasi, mungkin perlu dicari modelnya seperti apa,” kata dia.

Lebih lanjut Ma'ruf juga meminta agar penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek harus terintegrasi baik dari segi program maupun data.

Koordinasi yang baik antara Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten sangat dibutuhkan.

Baca juga: Luhut Sebut Kasus Covid-19 Turun 50 Persen, Epidemiolog: Indonesia Baru Masuki Titik Puncak Pandemi

“Penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek tidak dapat didasarkan pada wilayah administratif semata-mata. Penanganan di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek baik secara program maupun data harus dilakukan secara terintergrasi dan terpadu melalui koordinasi yang baik antara Gubernur DKI, Jawa Barat, dan Banten,” kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, banyak masyarakat yang berdomisili di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi melakukan mobilitas ke Jakarta.

Hal tersebut, dikatakan Ma'ruf, dapat menjadi salah satu bentuk rantai penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, integrasi program dan data yang baik pun dibutuhkan.