Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Targetkan Vaksinasi Covid-19 Capai 60-70 Juta Suntikan pada Agustus

Kompas.com - 03/08/2021, 09:18 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, pemerintah terus mempercepat vaksinasi Covid-19 di Tanah Air.

Ditargetkan, angka vaksinasi mampu mencapai 60-70 juta suntikan pada bulan ini.

"Mengenai vaksinasi kita bulan ini berharap akan bisa 60 sampai 70 juta kita akan vaksin Agustus dan kita harap juga September demikian," kata Luhut dalam konferensi pers, Senin (2/8/2021) malam.

Baca juga: Luhut: Jangan Sampai Ada yang Meninggal Lagi Saat Isolasi Mandiri

Luhut mengatakan, bulan Agustus menjadi momen penting untuk meningkatkan cakupan vaksinasi. Target percepatan vaksinasi ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Pemerintah pun memastikan stok vaksin mencukupi sesuai target.

Selain vaksinasi, 3T atau testing, tracing dan treatment juga akan terus ditingkatkan. Selain tenaga kesehatan, peningkatan 3T akan melibatkan unsur TNI dan Polri.

Bersamaan dengan itu, lanjut Luhut, pemerintah terus berupaya meningkatkan fasilitas isolasi terpusat.

Saat ini, setidaknya ada 49.000 tempat tidur yang disiapkan pemerintah di berbagai fasilitas isolasi terpusat yang tersebar di Jawa-Bali.

Fasilitas tersebut dilengkapi dengan dokter, perawat, obat-obatan, oksigen, dan konsumsi bagi pasien.

Baca juga: Isoman Rawan Tularkan Virus, Pemkab Wonogiri Terapkan Tempat Isolasi Terpadu

Dengan fasilitas itu, pasien Covid-19 tak perlu isolasi mandiri.

Apalagi, meningkatnya angka kematian beberapa waktu belakangan disebabkan karena banyaknya pasien yang isolasi mandiri dan terlambat mendapat perawatan di rumah sakit.

"Juga kita ingin hindari orang yang bisa meninggal dunia karena saturasi oksigen sudah turun dan alami perburukan dan baru dibawa ke RS sehingga berpotensi menimbulkan kematian karena keterlambatan mendapatkan penanganan," kata Luhut.

Baca juga: Kabar Baik, BOR Isolasi RS di Banten Turun Signifikan Jadi 55 Persen

Upaya-upaya itu diharapkan mampu menekan laju penularan virus corona, mencegah kematian, dan meningkatkan kesembuhan.

Dengan demikian, berbagai sektor kegiatan dapat kembali dibuka dan ekonomi kembali berjalan normal.

"Agar September bisa mulai dilakukan pembukaan secara bertahap," kata Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com