Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

RI Rentan Radikalisme, Gus Halim Ingin UIN Walisongo Jadi Benteng Pancasila

Kompas.com - 02/08/2021, 19:17 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) memaparkan, Republik Indonesia masih rawan radikalisme.

"Indonesia masih ditempatkan sebagai negara yang rawan menjadi tempat berseminya benih-benih gerakan radikalisme,” tuturnya, saat membawakan orasi ilmiah pada penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo secara virtual, Senin (2/8/2021).

Gus Halim mengatakan berdasarkan skala 0 sampai 100, Indonesia berada di level 43,6 rentan terpapar radikalisme. 

Adapun titik rawan radikalisme berada pada level 33,3, sementara skala 0 berarti anti radikalisme sempurna dan skala 100 pro adalah radikalisme sempurna. 

Pada acara yang bertemakan “Mahasiswa Zaman Now: Berdaya Saing Tinggi, Aktif Membangun Desa dan Kontra Radikalisme” tersebut, Gus Halim menyebutkan, Indonesia dan Filipina bahkan mendapat sebutan sebagai The Fore Front of Al-Qaeda in the Southeast Asia.

Baca juga: Atlet Korea Selatan Sebut Atlet Iran Teroris, Tagar #SouthKoreaRacist Trending di Twitter

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), terdapat setidaknya 2,7 juta orang Indonesia yang terlibat dalam serangkaian serangan teror. Jumlah ini setara dengan sekitar 1 persen dari total penduduk Indonesia.

Kemudian sebanyak 0,004 persen penduduk atau sekitar 1.000 orang terindikasi berafiliasi dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

“(Menurut) data estimasi BNPT, ada sekitar 10-12 jaringan inti terorisme yang saat ini berkembang di Indonesia," kata Menteri Desa PDTT tersebut dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin.

Ia mengaku prihatin lantaran jaringan radikalisme atau terorisme tersebut diindikasikan tumbuh subur di lingkungan kampus.

Padahal, perguruan tinggi seharusnya menjadi tempat tumbuhnya rasionalitas, kewarasan nalar, humanisme dan prinsip-prinsip universalitas hak asasi manusia (HAM).

Baca juga: Percepat Identifikasi 3 Jenazah Teroris Poso, Polda Sulteng Ambil DNA Keluarga

“Saya berharap kampus, khususnya UIN Walisongo, dapat menjadi benteng Pancasila dengan menyusun skema kebijakan yang dapat mereduksi perkembangan radikalisme di tingkatan mahasiswa atau dosen,” pesan Gus Halim.

Menurutnya, meskipun sebuah kampus berhasil menerapkan tridarma perguruan tinggi, bukan berarti secara otomatis kinerja kampus tersebut dianggap berhasil.

Gus Halim mengatakan, para mahasiswa khususnya di UIN Walisongo dituntut untuk mampu mengantisipasi dinamika eksternal yang dapat mempengaruhi eksistensi kebangsaan.

Dinamika eksternal yang dimaksud termasuk isu merebaknya radikalisme dan gerakan-gerakan intoleran di kampus yang dapat membahayakan eksistensi Pancasila di Indonesia.

Gus Halim meyakini, UIN Walisongo memiliki komitmen kuat dari segenap sivitas akademik untuk bersinergi memberantas mata rantai penyebaran radikalisme di kampus.

Baca juga: Jokowi Luncurkan Core Values ASN, Gus Halim: Ini Bagus untuk Tingkatkan Kemampuan

Halaman:


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com