Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ingatkan bahwa Kebijakan PPKM untuk Kendalikan Covid-19

Kompas.com - 02/08/2021, 14:51 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan Level 4 di Tanah Air adalah untuk mengendalikan Covid-19.

Ma'ruf memastikan, kebijakan tersebut diambil untuk mengutamakan keselamatan masyarakat dari wabah.

"Pemberlakuan PPKM Darurat dan PPKM Level 4 adalah kebijakan pemerintah untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19, karena pemerintah lebih mengutamakan keselamatan masyarakat," ujar Ma'ruf di acara peluncuran program Kita Jaga Kiai secara daring yang serentak digelar di lima pondok pesantren, Senin (2/8/2021).

Baca juga: Soal Nasib PPKM, Menkes: Sudah Dibahas, Keputusan Disampaikan Presiden atau Menko

Ma'ruf berharap, PPKM yang selama ini diterapkan bisa berdampak positif menurunkan penularan Covid-19.

Apabila kasus Covid-19 mulai menurun, maka masyarakat pun bisa kembali menata kehidupannya dengan baik seperti semula.

"Sehingga secara bertahap kehidupan sosial ekonomi mayarakat dapat kembali seperti sedia kala," kata dia.

Lebih lanjut Ma'ruf pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang sudah berkontribusi membantu pemerintah menangani Covid-19.

Baca juga: PPKM Level 4 Berakhir Hari Ini, MPR: Pemerintah Harus Ambil Keputusan Terbaik, Saksama, dan Terukur

Dia juga meminta agar rakyat Indonesia, tetap mematuhi dan disiplin terhadap protokol kesehatan.

"Jangan pernah kendor menerapkan protokol kesehatan dan teruslah menjaga 5M," ucap dia.

Adapun PPKM Level 4 berakhir pada Senin ini. Sebelumnya pemerintah telah menerapkan PPKM Darurat hingga 20 Juli 2021 yang kembali diperpanjang dengan istilah lain, yakni PPKM Level 4.

Kebijakan tersebut membatasi seluruh kegiatan masyarakat di beberapa sektor, baik esensial maupun nonesensial.

Tujuannya adalah untuk menurunkan angka kasus Covid-19 di Indonesia yang dianggap sudah tak terkendali karena dapat bertambah hingga puluhan ribu dalam 24 jam.

Baca juga: PPKM Level 4 Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Epidemiolog: Idealnya Dilanjutkan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com