PPKM Level 4 Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Epidemiolog: Idealnya Dilanjutkan

Kompas.com - 02/08/2021, 08:34 WIB
Seorang pedagang menarik gerobaknya dengan latar belakang mural imbauan 'Pandemi Belum Usai di Jakarta, Minggu (18/7/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATSeorang pedagang menarik gerobaknya dengan latar belakang mural imbauan 'Pandemi Belum Usai di Jakarta, Minggu (18/7/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, idealnya pemerintah memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Jawa-Bali.

Alasannya, kata Dicky, angka kematian akibat Covid-19 dan positivity rate masih tinggi.

Kemudian, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) memang mulai menurun, tetapi banyak warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah.

"Kalau dilonggarkan PPKM-nya maka kasus kesakitan dan kematian bisa meningkat lagi, karena kondisinya belum aman," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/8/2021).

Baca juga: Jerit Warga ke Jokowi dan Nasib Kelanjutan PPKM Jawa-Bali...

Dicky mengatakan, pemerintah mungkin akan melonggarkan PPKM Level 4 mengingat kondisi ekonomi dan sosial.

Namun, ia meminta agar kelonggaran itu diimbangi dengan meningkatkan 3T atau pemeriksaan (testing), pelacakan (tracing) dan perawatan (treatment) yang serius dan vaksinasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"3T, dengan tes 1 juta, vaksinasi diperbanyak dengan target 1 juta per hari dan 5M benar-benar diperketat, jangan sampai masyarakat salah pemahaman "dilonggarkan" berarti situasi sudah aman," ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan, kegiatan di perkantoran sebaiknya tetap menerapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) 100 persen dengan melihat perkembangan status level daerah.

Baca juga: Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Pemerintah, lanjut Dicky, harus menekan angka kematian akibat Covid-19 dengan melindungi kelompok masyarakat yang berisiko keparahannya seperti ibu hamil, lanjut usia, dan pasien komorbid.

"Jangan sampai para komorbid, ibu hamil dipaksa WFO di kala situasinya masih tinggi seperti sekarang ini. Situasi masih tinggi, peluang terkena Covid-19 tinggi dan dampaknya keparahan/kematian," ucapnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.