Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IDAI Tegaskan Sekolah Tatap Muka Hanya Bisa jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Kompas.com - 23/07/2021, 12:00 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan mengatakan, pembelajaan tatap muka di sekolah belum bisa dilaksanakan jika positivity rate belum mencapai di bawah 5 persen.

Saat ini, positivity rate Indonesia dari metode swab PCR mencapai 42,28 persen.

"Dari dulu itu IDAI, yang pertama pastikan bahwa positivity rate di bawah 5 persen, kalau mau nawar juga di bawah 10 persen," kata Aman melalui Live Instagram pribadinya bertajuk Anak Sehat di Masa Pandemi, Jumat (23/7/2021).

Aman menyadari menurunkan angka positivity rate menjadi di bawah 5 persen tidak mudah.

Baca juga: Nadiem: Digitalisasi Sekolah Tidak Bisa DIhindari, Salah Satu Cara Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Sebab, pemeriksaan spesimen (testing) dan pelacakan kontak erat (tracing) masih sangat rendah.

"Dan kita hanya melihat dari segi sosialnya dan dari segi misalnya anak sudah tidak bisa dikontrol, orang tuanya juga pusing dan memaksakan dengan beberapa peraturan membuka sekolah," ujarnya.

Oleh karenanya, Aman menantang pemerintah daerah di kabupaten/kota untuk membuat daerah bebas Covid-19 untuk anak.

Ia yakin, jika pemda bersama Dinkes dan Dikbud daerah ramah anak tersebut dapat terwujud apabila rutin melakukan pelacakan kasus dan pemeriksaan.

"Saya juga mengimbau semua sekolah, semua orangtua minta sekolahnya melakukan seluruh pemda, seluruh dinas kesehatan seluruh dinas pendidikan melakukan hal yang sama seperti ini," ucap Aman.

Baca juga: KPAI Sebut Orangtua Dukung Vaksinasi Anak agar Segera Sekolah Tatap Muka

Presiden Joko Widodo mengatakan, sekolah tatap muka baru akan direalisasikan jika kasus Covid-19 menurun. 

"Nanti menunggu situasi kalau pademi virus corona ini sudah membaik, sudah turun, kita akan buka belajar tatap muka," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, semula pembukaan sekolah akan dilakukan pada bulan Juli 2021. Namun, karena kasus Covid-19 di Tanah Air melonjak tinggi, rencana itu ditunda hingga saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com