Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar: Pemerintah Tidak Bisa Katakan Jauhi Kerumuman tetapi Mal dan Pasar Dibuka

Kompas.com - 22/07/2021, 14:48 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Nugroho mengkritisi kebijakan publik yang diterapkan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Menurut Yanuar, pesan yang ditegaskan pemerintah selama ini bukan pesan yang tunggal untuk mengantisipasi penularan Covid-19.

"Saya contohkan, kalau Anda diminta mengurangi mobilitas, menjaga jarak, akan tetapi mal buka, pasar buka. Apa yang Anda rasakan? Itu yang disebut mixed message. Itu tidak boleh ada," ujar Yanuar dalam keterangan pers secara virtual bersama platform LaporCovid-19, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Konsekuen dengan Target Tes yang Dicanangkan pada Awal PPKM Darurat

Yanuar menekankan adanya komuninasi yang kontradiktif dalam kebijakan pemerintah tersebut. Akibatnya, kontradiksi dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat.

Idealnya, komunikasi kebijakan pemerintah di masa krisis tidak boleh mendua.

"Tidak boleh mendua. Apalagi membingungkan. Pesannya harus tunggal dan jelas," tutur Yanuar.

"Tidak bisa pemerintah katakan bahwa 'pandemi ini berbahaya ya, yuk jaga jarak, jauhi kerumunan', tapi pasar buka, mal buka, office buka. Itu mengirim mixed message," kata dia.

Baca juga: Jelang Pelonggaran PPKM, Tes Covid-19 Berkurang dan Positivity Rate Masih Tinggi

Yanuar menyarankan, seperti apa pun kalimat yang disampaikan, seharusnya pesan kepada masyarakat harus tunggal.

Masyarakat sebaiknya diajak menyadari bahwa pandemi Covid-19 merupakan situasi di mana potensi penularan sangat mudah terjadi.

"Karena itu urusan kesehatan dan keselamatan adalah nomor satu. Yang lainnya nanti. Pesannya tunggal," ucapnya.

"Kebijakan publik mesti jelas, lugas, tegas. Ini menurut saya dari kacamata kebijakan publik," kata Yanuar Nugroho.

Baca juga: Pemerintah Dianggap Turunkan Testing Demi Pelonggaran PPKM, Ini Respons Kemenkes

Dia menambahkan, selain menyampaikan pesan yang jelas dan tegas, kebijakan yang perlu ditempuh adalah menaikkan jumlah pemeriksaan atau testing Covid-19, memasifkan tracing kontak Covid-19, memaksimalkan perawatan (treatment), menurunkan positivity rate dan mempercepat vaksinasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com