Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Implementasi PPKM Darurat Perlu Diperbaiki, Ini Catatan Pakar Sosiologi Bencana

Kompas.com - 20/07/2021, 15:35 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar sosiologi bencana Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir, memberikan sejumlah catatan terkait pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Menurutnya, PPKM darurat perlu dilanjutkan dan diperketat. Namun, ia mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait implementasinya.

“Jadi overall jawaban saya adalah masih banyak yang harus diperbaiki dan PPKM darurat ini harus dilanjutkan bahkan diperketat bukan diringankan,” kata Sulfikar kepada Kompas.com, Selasa (20/7/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Siapkan Jaring Pengaman Sosial Selama PPKM Darurat

Sulfikar menilai PPKM darurat ini memberikan sedikit dampak postif mengenai pola transmisi penularan.

Selama pembatasan, jam operasional mal atau pusat perbelanjaaan dibatasi. Perkantoran wajib menerapkan work from home atau bekerja dari rumah.

Kemudian, kegiatan belajar mengajar juga dilakukan secara daring. Sehingga, Sulfikar berpandangan, tingkat penularan di tiga tempat dapat ditekan.

“Kita lihat penularannya terjadi di level mikro, keluarga, tetangga dan ini bersifat sangat masif dan sulit untuk dihindari,” ucap dia.

Selanjutnya, Sulfikar menyoroti jumlah pemeriksaan atau testing Covid-19 yang masih belum mencapai target.

Sementara, Koordinator PPKM Darurat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pernah menargetkan testing mencapai 500.000 spesimen per hari.

Sulfikar menyayangkan penurunan jumlah spesimen menjelang akhir masa berlaku PPKM darurat.

“Dan masih jauh menuju 500.000. Padahal kita butuh paling tidak 500.000 per hari untuk bisa mengetahui skala penularan yang terjadi di masyarakat,” ucap dia.

Baca juga: Epidemiolog: Kasus Harian Covid-19 Turun karena Testing Berkurang

 

Catatan lainnya yakni terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) di tengah PPKM darurat.

Ia menekankan, implementasi PPKM darurat harus diikuti dengan penyaluran bansos kepada masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Sulfikar mengkritik penyaluran bansos saat ini yang belum sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kita lihat bansosnya ini mengalir tapi tidak sebanyak dan cepat yang dibutuhkan, sehingga akhirnya ya kita sendiri banyak konflik yang terjadi dan aktivitas masyarakat di sektor ini juga masih tetap ramai,” tutur dia.

Sulfikar berharap, apabila PPKM darurat diperpanjang, maka pemerintah menyalurkan bansos yang cepat dan efektif ke masyarakat.

“Kemarin kan sudah ditambah (anggaran) sama Menteri Keuangan. Yang jadi masalah bagaimana memindahkan duit dari kas negara ke kas setiap keluarga, ke rekening-rekening setiap keluarga,” ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Nasional
Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Nasional
Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, Itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, Itu Urusan Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com