Sosiolog: Dasar Keputusan PPKM Darurat Harus Saintifik dan Transparan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai dilematis dalam mengambil keputusan terkait perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) AB Widyanta mengatakan, pengambilan keputusan itu cukup pelik karena harus mempertimbangkan antara ekonomi atau kesehatan masyarakat.

"Decision making yang pelik sehingga tidak mudah. Perlu perhitungan matang dan justifikasi yang kuat untuk memutuskan. Implikasi dan risiko sama besarnya, tegangan antara kesehatan publik dan ekonomi masyarakat," ujar Widyanta kepada Kompas.com, Selasa (20/7/2021).

Baca juga: Menanti Kelanjutan Nasib PPKM Darurat...

Kendati dilematis, Widyanta berpandangan, pemerintah harus mengambil keputusan berdasarkan data dan alasan yang jelas.

Data dan alasan tersebut mesti dijelaskan kepada publik secara transparan.

"Argumennya harus berbasis data lapangan yang kuat dan termutakhir seperti yang mereka (pemerintah) punya," ucapnya.

Selain itu, Widyanta berharap komunikasi publik pemerintah terkait keputusan PPKM darurat juga berbasis sains dan evaluasi secara terbuka.

"Komunikasi publiknya ya harus saintifik, transparan, dan jujur dalam menyampaikan hasil evaluasi kegagalan dan keberhasilan selama PPKM darurat," terang Widyanta.

Baca juga: PPKM Darurat Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Akankah Diperpanjang?

Diketahui, pemerintah menerapkan pembatasan kegiatan di berbagai sektor selama PPKM darurat.

Kegiatan yang dibatasi mulai dari sektor perkantoran, pendidikan, pusat perbelanjaan, restoran, wisata, transportasi, hingga lainnya.

PPKM darurat diterapkan di Jawa-Bali dan 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang mencatatkan penularan virus corona dalam jumlah besar. Kebijakan itu berlaku sejak 3 Juli dan berakhir pada 20 Juli.