Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Ditanya Pengaruh PPKM terhadap Kenaikan Covid-19 oleh Siswa SMA...

Kompas.com - 14/07/2021, 12:37 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendadak mendapat pertanyaan dari seorang siswi SMA ketika meninjau vaksinasi Covid-19 secara daring terhadap siswa-siswi SMA Negeri 39 Jakarta, Rabu (14/7/2021).

Siswi SMA Negeri 39 Jakarta yang bernama Kristanti itu menanyakan pengaruh Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat terhadap lonjakan kasus Covid-19.

"Apa pengaruh dari penerapan PPKM dengan kenaikan kasus Covid-19 saat ini, bapak?," tanya  Kristanti kepada Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Door to door Bagus Sekali, Kita Mendatangi Rumah-rumah

Jokowi lantas menjelaskan pengaruh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terhadap lonjakan kasus Covid-19.

Jokowi mengatakan bahwa PPKM pada dasarnya bertujuan membatasi mobilitas penduduk. Hal ini guna mencegah meluasnya penyebaran virus corona yang ditularkan sesama manusia.

"Jadi kita melakukan PPKM ini kan pembatasan kegiatan masyarakat agar tidak banyak terjadi interaksi pertemuan antara orang dengan orang, antara kelompok dengan kelompok," kata Jokowi menjawab pertanyaan.

"Karena kalau ketemu ada satu saja yang membawa virus, yang sudah positif terkena Covid, ini bisa menyebar ke mana-mana," tuturnya.

Secara teori, kata Jokowi, apabila mobilitas dan interaksi penduduk turun, maka penyebaran virus juga dipastikan menurun.

Baca juga: Ditanya Siswa soal Sekolah Tatap Muka, Jokowi: Nanti Kalau Covid-19 Sudah Mereda

Ia menyebut, berbagai negara juga melakukan langkah serupa. Hanya saja, aturan pembatasannya berbeda-beda.

Namun, pada pokoknya, tujuan dari pembatasan itu adalah untuk mengurangi mobilitas, pertemuan, dan interaksi orang dengan orang, atau kelompok dengan kelompok, sehingga penularan virus corona dapat dicegah.

"Ada yang melakukan lockdown, ada yang melakukan pembatasan yang ketat, ada yang melakukan PPKM skala mikro. Memang caranya macam-macam," ujar Jokowi.

"Intinya semua itu adalah baik lockdown, baik PPKM, itu adalah mengurangi mobilitas, mengurangi interaksi antara orang dengan orang, pertemuan orang dengan orang, intinya ke sana pembatasan itu," jelasnya.

Untuk diketahui, pemerintah menerapkan PPKM Darurat dan PPKM Mikro untuk merespons lonjakan kasus Covid-19 beberapa waktu terakhir.

Baca juga: Jokowi: Setelah Siswa, Guru dan Petugas Sekolah Tak Boleh Terlewat Ikut Vaksinasi Covid-19

PPKM Darurat diterapkan selama 3-20 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali serta 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali. Sementara, PPKM Mikro berlaku 6-20 Juli di luar Jawa-Bali.

Selama PPKM berlaku, dilakukan pembatasan kegiatan di berbagai sektor, mulai dari perkantoran, pendidikan, restoran, pusat perbelanjaan, wisata, transportasi, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan di seluruh wilayah terdampak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com