Tak Sependapat soal Usulan RS Khusus Pejabat, Demokrat: Semua Patut Dapat Pertolongan Terbaik

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengaku tak sependapat dengan usul pendirian rumah sakit Covid-19 khusus pejabat.

Usulan tersebut dilontarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Rumaseuw.

Herzaky menegaskan, seluruh rakyat Indonesia seharusnya mendapatkan perawatan terbaik tanpa terkecuali, baik itu rakyat maupun pejabat.

"Bagi kami, Partai Demokrat, tiap nyawa itu sangat berharga. Siapa pun itu, baik rakyat kecil maupun pejabat. Tentunya semua patut mendapatkan pertolongan terbaik tanpa ada kecuali," kata Herzaky, dalam keterangannya, Jumat (9/7/2021).

Baca juga: Usulkan RS Covid-19 untuk Pejabat, Wasekjen PAN: Harus Diistimewakan

Herzaky menuturkan, situasi negara saat ini memang berat akibat lonjakan kasus Covid-19.

Ia menyadari, begitu banyak berita duka yang diterima bangsa Indonesia setiap harinya akibat Covid-19.

"Bahkan, dari keluarga, sahabat dekat, rekan kerja, dan tetangga maupun lingkungan sekitar kita. Covid-19 memang sedang ganas-ganasnya dengan berbagai variannya," ucap dia.

Herzaky memahami, semua pihak ingin berupaya yang terbaik, dengan membantu sesama mulai dari keluarga, sahabat dekat, rekan kerja, tetangga yang terpapar Covid-19 agar bisa sembuh.

Menurutnya, semua orang paham bahwa tak sedikit pasien positif Covid-19 yang meregang nyawa.

"Mulai dari tak kebagian oksigen, tidak kebagian tempat di ICU, maupun tidak kebagian kamar rawat inap di rumah sakit," tutur dia.

Baca juga: Usul Politikus PAN soal RS Khusus Pejabat Dinilai Bisa Timbulkan Diskriminasi

Herzaky menilai, keadaan ini merupakan duka bagi seluruh pihak. Namun, ia mengatakan, harapan bersama tentu semua rakyat mendapatkan perawatan yang terbaik di tengah kondisi sulit saat ini.

"Karena itu, kami, Partai Demokrat, terus mendorong dan memberikan masukan kepada pemerintah, serta membantu langsung rakyat di lapangan, agar penanganan Covid-19 ini semakin membaik," tegasnya.

Diketahui, usulan agar pemerintah membuat rumah sakit Covid-19 bagi para pejabat memantik kritik publik.

Rosaline mengusulkan itu berkaca dari pengalamannya ketika kesulitan mencarikan rumah sakit bagi anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN John Siffy Mirin yang terapapar Covid-19.

"Saya sedih, (dalam) satu, dua bulan ini banyak membantu pejabat negara untuk refer ke rumah sakit yang ada di Jakarta, pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara," kata Rosaline, dalam acara rilis survei Median, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: Wasekjen Usul Buat RS Khusus Pejabat, PAN: Usulan Pribadi, Kami Juga Kaget