Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Malam-malam Jokowi Tinjau Rusun Pasar Rumput, Cek Lokasi Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Kompas.com - 07/07/2021, 23:02 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan Rumah Susun Pasar Rumput di Jakarta Selatan sebagai lokasi isolasi mandiri pasien Covid-19, Rabu (7/7/2021) malam.

Dalam kunjungannya Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito.

"Untuk mengecek kesiapan Rusun Pasar Rumput dalam rangka penggunaannya untuk isolasi pasien pasien Covid yang bergejala ringan dan OTG," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Berdasarkan hasil peninjauan, Tower 1 Rumah Susun Pasar Rumput diperkirakan mampu menampung 2.060 pasien. Kemudian, tower 2 dan tower 3 sebanyak 5.950 pasien.

Seluruh persiapan ruangan di rusun tersebut ditargetkan rampung dalam 2-3 hari ke depan.

"Kita harapkan dengan persiapan-persiapan seperti ini kalau memang terjadi lonjakan kita sudah ada kesiapan," ujar Jokowi.

Baca juga: Luhut: Indonesia Beruntung Ada Orang Seperti Jokowi, Pengambilan Keputusan Cepat dan Berani

Jokowi pun meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota yang berada di Jawa-Bali maupun di luar Pulau Jawa dan Bali turun langsung ke lapangan melakukan pengecekan.

Para kepala daerah juga diminta mengawasi kesiapan penanganan Covid-19, baik obat-obatan, alat-alat kesehatan seperti tabung oksigen, hingga tempat isolasi pasien.

"Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dokter, para tenaga kesehatan, dan seluruh relawan-relawan yang telah bekerja pagi, siang, dan malam dalam rangka menangani Covid-19 ini," kata Jokowi.

Untuk diketahui, kasus Covid-19 di Indonesia terus melonjak tajam beberapa waktu belakangan. Hal ini menyebabkan angka keterisian tempat tidur (bed occupancy rate) di rumah sakit rujukan Covid-19 ikut meningkat.

Data terbaru pemerintah menunjukkan, terjadi penambahan 34.379 kasus Covid-19 di Indonesia dalam 24 jam terakhir.

Baca juga: Transparency International Surati Jokowi soal KPK, Nyatakan Keprihatinan hingga Minta Pemberhentian Pegawai Dibatalkan

Angka tersebut merupakan penambahan kasus harian tertinggi sejak kasus Covid-19 pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Dengan penambahan tersebut, hingga Rabu (7/7/2021), tercatat ada 2.379.397 kasus Covid-19 di Tanah Air.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com