Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal "The King of Lip Service", Pengamat: Memang Sadis, tapi Kalau Biasa-biasa Saja Tak Didengar

Kompas.com - 04/07/2021, 11:36 WIB
Tsarina Maharani,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, kritik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai "The King of Lip Service" memang berlebihan.

Namun, menurut Adi, jika narasi yang disampaikan biasa-biasa aja, maka tidak akan didengarkan publik.

"Itu cukup sadis. Memang berlebihan. Tapi dalam logika aktivis dan demo itu biasa. Artinya supaya pesan politik yang disampaikan teman-teman BEM dan aktivis sampai kepada publik. Kalau narasi politik yang disampaikan biasa-biasa saja dan banyak sopannya, tentu tidak akan didengar publik," kata Adi dalam diskusi daring Cross Check From Home, Minggu (4/7/2021).

Baca juga: Ali Ngabalin: Kritik Tidak Masalah, tapi Kalau Nyinyir The King of Lip Service Apa Maksudnya?

Selain itu, dia menambahkan, kritik tak harus disertai dengan solusi. Menurut Adi, jika pengkritik harus selalu dituntut solusi, maka tidak akan pernah ada kritik.

Apalagi, kata Adi, selama ini solusi yang disampaikan publik pun tidak didengarkan pemerintah.

"Kan itu pernyataan teman-teman BEM. Sering mengkritik dan memberikan solusi, misal tentang KPK, ada pelemahan. Lalu UU ITE hati-hati karena bisa dijadikan alat untuk membungkam kelompok aktivis. Kan begitu klaim mereka, tapi tidak didengar," tuturnya.

Presiden sendiri telah merespons polemik kritik dari BEM Universitas Indonesia yang meyebutnya sebagai ”The King of Lip Service”.

Menurutnya, kritik merupakan hal yang biasa dalam negara demokrasi. Presiden juga mengingatkan agar universitas tidak perlu menghalangi ekspresi mahasiswa.

Baca juga: Kritik The King of Lip Service yang Ingatkan Kembali Saat Jokowi Minta Universitas Punya Jurusan Meme

”Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi. Jadi, kritik itu ya boleh-boleh saja. Universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi,” kata Jokowi dalam rekaman keterangan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/6/2021).

Kendati demikian, Presiden juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki tata krama dan sopan santun.

"Mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tetapi yang saat ini penting kita semuanya bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi Covid-19,” ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Ganjar Tanggapi Ide Presidential Club Prabowo: Bagus-bagus Saja

Ganjar Tanggapi Ide Presidential Club Prabowo: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com