Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ali Ngabalin: Kritik Tidak Masalah, tapi Kalau Nyinyir "The King of Lip Service" Apa Maksudnya?

Kompas.com - 04/07/2021, 11:07 WIB
Tsarina Maharani,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyatakan, pada prinsipnya pemerintah tidak alergi dengan kritik.

Namun, Ngabalin masih mempertanyakan maksud pernyataan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) kepada Presiden Joko Widodo yang menyebut "The King of Lip Service".

"Kalau kritik tidak ada masalah. Tapi kalau nyinyir, menyebut 'The King of Lip Service' apa artinya? Keluar dari mulut mahasiswa, tokoh-tokoh muda masyarakat intelektual yang kita harapkan 5-10 tahun mendatang mereka memegang tampuk kepemimpinan ini," ujar Ngabalin dalam diskusi daring Cross Check From Home, Minggu (4/7/2021).

Menurut dia, kritik juga harus disertai dengan solusi. Ngabalin mengatakan, jika BEM UI mengkritik cara kerja pemerintah, maka harus bisa menunjukkan cara yang benar.

"Kalau mengkritik misal satu kebijakan yang dilakukan pemerintah, tapi dia bisa memberikan contoh seperti begini caranya kerja yang benar. Kritik kan begitu," ujarnya.

Baca juga: Sisi Lain Jokowi: The King of Lip Service, Rektor UI Ketahuan Rangkap Jabatan Komisaris BRI

Selain itu, Ngabalin menambahkan, KSP memiliki suatu wadah bernama "KSP Mendengar" yang digagas Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Dia mengatakan, publik bisa menyampaikan kritik dan saran lewat wadah itu.

"Di tempat itu, kalau teman-teman misal melihat ada yang tidak beres atau tidak bagus, di sana teman-teman mengungkapkan ekspresi itu. Atau juga kepengin jumpa dengan presidennya, saya bisa atur itu," katanya.

Presiden Jokowi telah merespons polemik kritik dari BEM Universitas Indonesia yang meyebutnya sebagai ”The King of Lip Service”.

Menurut dia, kritik merupakan hal yang biasa dalam negara demokrasi. Presiden juga mengingatkan agar universitas tidak perlu menghalangi ekspresi mahasiswa.

”Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi. Jadi, kritik itu ya boleh-boleh saja. Universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi,” kata Jokowi dalam rekaman keterangan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/6/2021).

Kendati demikian, Presiden juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki tata krama dan sopan santun.

Baca juga: Ketua BEM UI: Presiden Inkonsisten antara Pernyataan dan Kebijakan

”Mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tetapi yang saat ini penting kita semuanya bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi Covid-19,” ucapnya.

Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra menyebut Presiden Joko Widodo kerap kali inkonsisten antara pernyataan dan tindakan yang diambilnya.

"Sudah banyak sebenarnya, bagaimana inkonsistensi antara pernyataan beliau sebagai presiden dengan kebijakan," ujar Leon dalam diskusi virtual, dikutip dari kanal Youtube Sahabat ICW, Jumat (2/7/2021).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com