Ketua MPR Minta Penegakan Aturan PPKM Darurat Lebih Tegas dan Tak Tebang Pilih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo meminta aparat lebih tegas dalam menegakkan aturan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

"Saya meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama aparat agar dalam penerapan PPKM darurat nantinya, upaya penegakan disiplin dilakukan secara lebih tegas dan tidak tebang pilih," kata Bambang, Kamis (1/7/2021), dikutip dari Antara.

Baca juga: PPKM Darurat, Jokowi Minta Kemenkes Tingkatkan Kapasitas RS, Fasilitas Isolasi hingga Oksigen

Bambang berharap PPKM darurat dapat efektif membatasi mobilitas penduduk, khususnya di daerah-daerah dengan lonjakan kasus Covid-19 yang tinggi.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah memberikan jaminan sosial bagi warga yang ekonominya terdampak selama PPKM darurat diterapkan.

Kemudian, politisi Partai Golkar tersebut meminta pemerintah menjamin ketersediaan fasilitas layanan kesehatan bagi pasien Covid-19.

"Mengingat, di tengah lonjakan kasus saat ini fasilitas kesehatan yang menangani Covid-19 sudah hampir kolaps," ujar Bamsoet.

Baca juga: Pemerintah Terapkan PPKM Darurat, Pimpinan DPR Minta Tak Ada Aturan Multitafsir

Bamsoet juga mengusulkan agar pemerintah kembali menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti pada awal pandemi bagi daerah-daerah di luar Pulau Jawa yang tidak menerapkan PPKM darurat.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan PPPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut berlaku 3-20 Juli 2021.

Presiden Joko Widodo menyatakan, PPKM darurat ini meliputi pembatasan aktivitas masyarakat secara lebih ketat daripada yang selama ini sudah pernah berlaku.

Selama kebijakan tersebut berlaku, pusat perbelanjaan atau mal ditutup.

Selanjutnya, restoran, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun di pusat perbelanjaan/mal hanya boleh menyediakan layanan antar (delivery) dan take away atau bungkus, serta dilarang menerima dine in atau makan di tempat.

Baca juga: Mal hingga Pusat Perdagangan Ditutup Selama PPKM Darurat Jawa-Bali

Kemudian, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen.

Sementara, apotek dan toko obat dibolehkan buka selama 24 jam.

Selama PPKM darurat berlaku, perkantoran yang bergerak di sektor non-esensial wajib menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah 100 persen.

Pada sektor esensial, karyawan yang boleh bekerja dari kantor atau work from office (WFO) maksimal 50 persen.

Sektor esensial yang dimaksud meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, serta industri orientasi ekspor.

Baca juga: PPKM Darurat, Dilarang Makan di Restoran, Boleh Delivery atau Take Away

Sementara, pada sektor kritikal, WFO boleh dilakukan 100 persen dengan protokol kesehatan ketat.

Cakupan sektor kritikal yakni energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi utilitas dasar (seperti listrik dan air), hingga industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.