Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Varian Lambda, Anggota DPR Minta Pemerintah Perketat Pintu Masuk RI

Kompas.com - 30/06/2021, 18:35 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan, Indonesia perlu segera memperketat akses masuk setelah munculnya varian baru virus corona yaitu varian Lambda di Amerika Latin.

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan untuk mencegah varian baru virus corona yang berkembang di luar negeri masuk ke Indonesia.

"Pemerintah perlu mengambil pelajaran berharga dari kegagalan menangkal masuknya virus corona varian Delta yang muncul pertama kali di India kemudian terdeteksi di Indonesia. Jika pemerintah masih abai soal pengetatan pintu masuk, sangat mungkin varian Lambda dan juga varian virus corona lainnya masuk," kata Sukamta dalam keterangannya, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: Varian Lambda Menyebar Cepat di Peru Ditemukan di Inggris

Ia menilai, masuknya varian baru virus corona seperti varian Delta dari India ke Indonesia, sangat besar kemungkinan karena longgarnya kebijakan akses masuk.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, beberapa ahli epidemiologi juga menyayangkan kebijakan pengetatan akses masuk Indonesia yang hanya memberi waktu karantina selama 5 hari.

"Padahal rekomendasi WHO jelas-jelas menyebut 14 hari," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyoroti kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang akan diberlakukan pemerintah dalam waktu dekat.

Ia berpendapat, kebijakan PPKM darurat justru belum menyinggung soal pengetatan akses pintu masuk ke Indonesia.

"Sudah berulang kali ada sorotan masyarakat masuknya ratusan TKA dari China, juga ratusan warga India, semua yang datang dari luar negeri punya potensi membawa virus, meski mereka sudah melakukan tes Covid," tutur dia.

Oleh karena itu, Sukamta mendorong agar dalam kebijakan PPKM darurat juga perlu mengetatkan akses pintu masuk ke Indonesia.

Pengetatan akses pintu masuk itu diminta ada di bandara, pelabuhan dan juga pintu-pintu perbatasan.

Lebih lanjut, Sukamta meminta pemerintah saat ini fokus kepada keselamatan warga masyarakat.

Ia pun mengingatkan pemerintah agar tidak membuat kebijakan yang inkonsisten dan cenderung longgar. Hal ini akan menyulitkan dalam pengendalian penyebaran virus corona.

Dalam hal ini, Sukamta menyinggung kejadian tak satu suaranya antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam penanggulangan pandemi. Meski akhirnya juru bicara Wapres meluruskan pernyataan Ma'ruf. 

"Pak Presiden bilang supaya masyarakat tinggal di rumah, di sisi lain Pak Wapres ajak masyarakat berwisata, yang seperti ini membuat masyarakat semakin skeptis dengan kebijakan pemerintah. Yang seperti ini sudah sering berulang, ini bentuk komunikasi yang buruk dalam upaya pengendalian Covid. Saya harap segera perbaiki komunikasi di pemerintahan," pungkasnya.

Baca juga: Mengenal Varian Baru Virus Corona Lambda

Perlu diketahui, varian Lambda adalah varian virus corona yang ditemukan menyebar di Amerika Latin.

Belum lama ini, varian yang disebut lebih menular dan menyebar cepat ini ditemukan ilmuwan di Inggris.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan varian Lambda sebagai Variant of Interest (VOI) pada 17 Juni lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com