Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PPPA: Kualitas Ketahanan Keluarga Kurangi Risiko Stunting

Kompas.com - 30/06/2021, 17:27 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, kualitas ketahanan keluarga yang baik dapat mengurangi risiko stunting pada anak.

Menurut dia, peningkatan kualitas ketahanan keluarga merupakan salah satu upaya untuk menurunkan angka stunting di Indonesia.

"Kualitas ketahanan keluarga dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mengurangi risiko stunting terlebih di masa pandemi," kata Bintang, dikutip dari siaran pers, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: Kementerian PPPA: Penyebab Stunting Terkait Ketimpangan Gender Perlu Ditelusuri

Bintang mengatakan, upaya pencegahan stunting melalui keluarga dapat dilakukan dengan membangun kualitas kesehatan keluarga yang responsif gender dan hak anak.

Selain itu, upaya penurunan stunting juga bisa didorong melalui ketahanan sosial budaya, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial psikologis.

Namun, hingga saat ini angka stunting di Tanah Air masih belum turun maksimal meskipun mengalami penurunan.

Padahal pemerintah menargetkan angka stunting turun hingga 14 persen pada 2024 mendatang, dari sebelumnya 27,6 persen.

Apalagi, faktor peningkatan risiko stunting di masa pandemi yang terjadi di antaranya penurunan pendapatan keluarga, akses keluarga pada makanan bergizi selama masa pembatasan sosial.

"Kemudian potensi perkawinan anak, meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terhambatnya upaya pemenuhan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, dan fasilitas kesehatan yang diutamakan untuk penanganan Covid-19," kata dia.

Baca juga: Kementerian PPPA Sebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditunggu Banyak Pihak

Bintang mengatakan, beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas ketahanan fisik keluarga dalam mendukung penurunan stunting adalah dengan membangun persepsi bahwa urusan kehamilan adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

Kemudian perencanaan jumlah anak, menentukan alat kontrasepsi, serta memastikan kebutuhan gizi keluarga terpenuhi.

Termasuk menjaga kesehatan dan membangun pola hidup sehat, memelihara komunikasi untuk mempersiapkan kehamilan, menjaga kehamilan, merawat, serta membesarkan bayi, lalu menjaga kesehatan reproduksi suami istri.

"Sementara untuk kualitas ketahanan ekonomi keluarga dalam mendukung penurunan stunting yakni suami dan istri memperoleh hak sama untuk menghasilkan pendapatan, bersama merencanakan dan mengelola keuangan keluarga secara seimbang dan terbuka, serta keluarga menyisihkan penghasilan untuk tabungan," kata dia.

Di samping itu, kata dia, suami dan istri juga harus bekerja sama dalam mengasuh anak yang dilandasi pendidikan karakter yang responsif gender.

Sedangkan dari sisi kualitas ketahanan sosial psikologis keluarga dalam penurunan stunting, dilakukan dengan menghindari kekerasan dalam rumah tangga baik fisik, verbal, psikologis, maupun ekonomi.

"Lalu suami istri membekali diri dengan wawasan seputar pengasuhan anak, suami berperan aktif membantu istri melakukan pekerjaan rumah dan mengasuh anak, serta suami dan istri bekerja sama menjaga kestabilan emosional," kata dia.

Baca juga: Dana Alokasi Khusus 2020 Belum Dimanfaatkan Daerah untuk Penanganan Stunting

Dari sisi kualitas ketahanan sosial budaya keluarga, di antaranya suami dan istri berkomitmen mengokohkan nilai-nilai agama, budaya, sosial yang lebih sesuai, berkomitmen menjaga kesehatan semua anggota keluarga merupakan ibadah, serta berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat secara rutin.

Selanjutnya suami dan istri juga disebutkannya perlu membangun dukungan dari lingkungan sekitar untuk menjadi orangtua yang baik.

"Juga bekerja sama dalam mengelola dan memelihara lingkungan di sekitarnya baik lingkungan alam, fisik, maupun sosial," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com