Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanpa Intervensi, Lonjakan Covid-19 Diprediksi Menurun Oktober, tapi Banyak Korban

Kompas.com - 30/06/2021, 13:08 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia diprediksi akan melandai pada awal Oktober 2021 jika pemerintah tidak membuat kebijakan yang lebih ketat.

Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman memprediksi hal ini melalui perhitungannya dengan kondisi Indonesia tetap menerapkan kebijakan PPKM mikro dan 95 persen masyarakat memakai masker.

"Kita baru berakhir, melandainya di September loh, mungkin awal Oktober mulai agak landai," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/6/2021).

Baca juga: Tanpa Intervensi, Puncak Kasus Covid-19 Diprediksi Juli, Kematian Bisa Capai 2.000-an Per Hari

Namun, ia mengatakan, akan ada dampak dan korban yang banyak sebelum Indonesia mengalami penurunan kasus Covid-19.

"Tapi perjalanan dari saat ini ke awal Oktober itu luar biasa itu sangat serius dan banyak korban,” ucap dia.

Hal ini sudah terlihat dari angka kematian akibat Covid-19 yang mencapai lebih dari 400 orang dalam sehari.

Dicky kemudian menyampaikan, puncak kasus lonjakan Covid-19 dapat terjadi di akhir bulan Juli hingga awal Agustus 2021.

Berdasarkan data hasil perhitungannya, pada  5 Juli sampai 11 Agustus akan menjadi masa puncak lonjakan kasus dengan prediksi sekitar 500.000-an orang per hari yang terinfeksi Covid-19.

Baca juga: IDI Sebut Kasus Covid-19 di India Turun Karena Lockdown, Bukan Ivermectin

Sedangkan, prediksi angka kematian akibat Covid-19 akan mencapai masa puncak di tanggal 21 Juli hingga 2 Agustus dengan perkiraan kasus mencapai 2.300 orang per hari.

"Dengan skenario saat ini, kita akan pada puncak akhir Juli itu, angka kematian bisa 2.000-an per hari dan dengan kasus infeksi udah di atas 200 ribu perhari, dan udah kolaps ya dan itu berlangsung bisa dua, tiga minggu," ujar Dicky.

Melalui perhitungan tersebut, ia menyarankan agar pemerintah mengambil opsi lockdown khususnya di Pulau Jawa.

Penerapan kebijakan lockdown juga harus diikuti dengan pelaksanaan 3T (tracing, testing, treatment) dan vaksinasi yang masif.

"Lockdown ini harus dilakukan terutama di Jawa ya selain 3T yang masif agresif," ujar dia.

"Minimal 500.000 testing dan juga vaksinasi yang sudah harus dilakukan pada hampir semua kelompok, termasuk ibu hamil ya. Jangan lupakan lansia dan komorbid dan juga anaknya 12, 17 tahun," ujar Dicky.

Baca juga: Epidemiolog: Tidak Ada Cara Lain, Lockdown Pulau Jawa

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Nasional
Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Nasional
17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

Nasional
Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Nasional
Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Nasional
Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Nasional
PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Nasional
Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Nasional
PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

Nasional
Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Nasional
Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Nasional
Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Nasional
Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Nasional
KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

Nasional
Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com