Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadjroel Rachman Akan Bertugas sebagai Dubes, KSP: Hak Prerogatif Presiden Tunjuk Jubir Baru

Kompas.com - 30/06/2021, 06:07 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, penunjukan juru bicara (jubir) baru pengganti Fadjroel Rachman merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikannya menanggapi informasi soal dicalonkannya Fadjroel Rachman menjadi Duta Besar RI untuk Kazakhstan.

"Soal kemungkinan Presiden akan pilih jubir baru itu adalah hak prerogatif presiden dan tidak boleh ada seorang pun bisa masuk," ujar Ngabalin dalam keterangan melalui kanal YouTube Serbet Ngabalin yang dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (29/6/2021).

"Lalu apakah presiden akan menunjuk lagi staf presiden bidang komunikasi, lagi-lagi itu adalah kewenangan dan hak prerogatif Presiden Jokowi," lanjutnya.

Baca juga: Namanya Beredar Jadi Calon Dubes RI untuk Kazakhstan, Ini Kata Fadjroel Rachman

Sementara itu, dirinya beserta tenaga ahli utama KSP lain akan tetap bekerja seperti biasa.

Ngabalin menekankan, tugas tenaga ahli utama KSP adalah mem-backup semua kebijakan presiden dalam narasi di ruang publik.

"Dan selama ini juga tidak ada kesulitan bukan kalau untuk menelpon, ditelpon oleh teman-teman wartawan. Semua informasi dari istana bisa tersampaikan dengan baik dan ruang publik bisa terisi," jelasnya.

Saat ini, kata dia, ada tiga pilar yang membantu kinerja KSP.

Ketiganya yakni Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala KSP Moeldoko.

"Tiga pilar ini adalah pusat informasi dan perintah yang selalu diamanatkan untuk kami dalam mem-backup ruang publik," tambahnya.

Baca juga: Ngabalin Sebut Ada Kemungkinan Jokowi Tak Tunjuk Jubir Pengganti Fadjroel

Adapun berdasarkan informasi yang beredar, Fadjroel Rachman merupakan calon Duta Besar RI untuk Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan dan berkedudukan di Kota Nur-Sultan.

Informasi tersebut berdasarkan dokumen yang bersumber dari Surat Presiden RI Nomor R-25/Pres/06/2021, tanggal 4 Juni 2021.

Pada dokumen itu terdapat 33 nama calon duta besar RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com