Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian PPPA Minta Pemangku Kepentingan Sensitif terhadap Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak di Pengungsian

Kompas.com - 22/06/2021, 16:08 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meminta seluruh pemangku kepentingan sensitif terhadap kebutuhan spesifik perempuan dan anak terutama yang berada di tempat pengungsian.

Pasalnya, perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang paling terdampak di tempat pengungsian.

"Kemen PPPA menyerukan agar para pemangku kepentingan memberikan penanganan yang responsif gender serta berbasis hak anak. Dimulai dengan sensitif terhadap kebutuhan spesifik perempuan dan anak," kata Asisten Deputi Perlindungan Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan Kemen PPPA, Valentina Gintings, dikutip dari siaran pers, Selasa (22/6/2021).

Valentina mengatakan, penanganan yang responsif gender harus dikedepankan.

Baca juga: Awal Mula 76 Pengungsi Longsor Terpapar Covid-19 di Cianjur

Hal tersebut dikarenakan dalam pengungsian yang sering dilihat oleh para pemangku kepentingan saat memberikan bantuan adalah kebutuhan yang masih bersifat umum.

Sedangkan kebutuhan spesifik yang diharapkan oleh perempuan dan anak terkadang tidak terpenuhi.

Valentina menjelaskan, pengungsi terbagi dua jenis. Pertama, pengungsi akibat bencana yakni mereka yang terdampak bencan.

Kedua, pengungsi karena konflik, misalnya konflik antar suku, agama, wilayah, internally displace person (IDP) atau pengungsi internal, dan pengungsi dari luar negeri.

"Dalam situasi pengungsian (karena bencana/konflik) perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan terdampak bahkan memicu kerentanan ganda," kata dia.

Mereka rentan menjadi korban pelecehan seksual, mengalami kekerasan, eksploitasi, rentan adanya perkawinan usia anak dan pekerja anak, masalah kesehatan reproduksi, kehamilan yang tidak dinginkan, atau masalah gangguan psikologis lainnya karena kelamaan berada di pengungsian.

“Situasi (kerentanan) ini berisiko besar terjadi pada perempuan dan anak (dalam pengungsian),” ujar Valentina.

Baca juga: Pengungsi Gempa Maluku Tengah: Kami Butuh Tenda dan Selimut, Itu yang Paling Penting...

Tidak hanya kebutuhan layanan pokok, kata dia, kebutuhan lain yang lebih spesifik yang diharapkan perempuan dan anak di pengungsian adalah keamanan, kebersihan, bantuan kebutuhan spesifik, dan akses layanan.

Para pengungsi perempuan anak membutuhkan tempat pengungsian tertutup yang terpisah dengan pengungsi laki-laki dan kamar mandi pun terpisah.

Kebersihan dalam hal air bersih, bantuan kebutuhan spesifik seperti hygiene kit (pembalut, popok, dan lainnya), hingga akses layanan ketika mereka mengalami kekerasan berbasis gender pun dibutuhkan.

"Dalam kondisi kebencanaan kami telah beberapa kali menurunkan tim dan berkoordinasi dengan daerah untuk membuat Pos Ramah Perempuan dan Anak," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com