Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos Risma Sebut Mikro "Lockdown" Pilihan agar Ekonomi Tetap Jalan

Kompas.com - 22/06/2021, 09:07 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini meyakini penerapan mikro lockdown yang dilakukan sebagai strategi pemerintah menangani lonjakan kasus COVID-19 akan membuat ekonomi makro tetap berjalan. 

Risma mengatakan karantina wilayah berupa mikro lockdown dilakukan lantaran perbedaan karakteristik perekonomian warga di Indonesia. 

Ia mengatakan warga negara di luar negeri dapat menyisihkan pendapatannya dan dapat menggunakannya saat lockdown menyeluruh dilakukan. Hal itu menurutnya tak berlaku di Indonesia.

Baca juga: Menteri Risma Terima Laporan Bansos PKH Mengalir ke Keluarga Lurah dan Kades, Sebetulnya untuk Siapa?

"Lha kalau disini enggak, sekian hari dia dapat, dipakai makan terus besoknya habis. Kan enggak bisa dia survive (bertahan), dan tidak ada treatment (penanganan) apapun, karena itu yang bisa kita lakukan mikro lockdown," kata Risma sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (20/6/2021).

Risma mengatakan selama penerapan mikro lockdown kegiatan pasar, mal maupun hotel di suatu wilayah tetap dapat berjalan.

Namun aktivitas ekonomi tersebut disesuaikan dengan protokol kesehatan serta diawasi Satgas Penanganan Covid-19.

"Kalau di Surabaya itu pasarnya ada kelambunya, plastiknya, transaksinya ada caranya yang enggak bersinggungan langsung. Arus jalannya diatur, enggak boleh tabrakan dan satu arah, dibatasi dan dijaga. Di pasar juga ada Satgasnya," kata mantan Wali Kota Surabaya itu.

Bagi yang masih melakukan mobilitas dari luar kota dengan alasan pekerjaan, Risma menjelaskan pelaksanaan tersebut kemungkinan akan seperti di Surabaya yakni dengan memberlakukan tes usap (Swab PCR).

Baca juga: Risma Terima Laporan Dana Bansos Mengalir ke Keluarga Lurah dan Kepala Desa

Tes usap nantinya dilakukan baik di perkantoran maupun saat sudah masuk dalam domisili tinggal.

"Nanti keluarganya juga kita tracing (lacak), kalau ketahuan bisa kita isolasi semuanya," ujar Risma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com