Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog Tak Setuju jika Sekolah Dibuka pada Juli 2021, Ini Alasannya

Kompas.com - 18/06/2021, 14:20 WIB
Wahyuni Sahara,
Bayu Galih

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Iwan Ariawan tidak setuju jika sekolah pembelajaran Tatap Muka (PTM) digelar serentak pada Juli 2021 nanti. Hal ini dikarenakan kasus Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan data pemerintah pada Kamis (17/6/2021), kasus Covid-19 tercatat bertambah lebih dari 10.000 dalam sehari.

"Kalau menurut saya enggak setuju sekolah dibuka," ujar Iwan kepada Kompas.com, Jumat (18/6/2021).

Baca juga: UPDATE 17 Juni: Ada 125.303 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Menurut Iwan, kebijakan pembukaan sekolah di masa pandemi yang direncanakan pemerintah harus disesuaikan dengan kondisi Covid-19 di Indonesia.

Saat ini, pilihan terbaik, kata Iwan, adalah tetap belajar dari rumah.

"Kebijakan itu kan harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Menurut saya kondisi lagi naik gini jangan dulu sekolah offline. Tetap online," kata dia.

Iwan menjelaskan bahwa pemerintah tentu boleh membuka sekolah tatap muka terbatas apabila kondisi sudah memungkinkan. Pembukaan sekolah itu pun dilakukan secara bertahap.

"Kita lihat kondisinya kalau udah bisa dibuka nanti, ya kita buka bertahap. Kalau sekarang enggak dulu," tutur Iwan.

Baca juga: Setelah Semua Guru Divaksin, Sekolah Wajib Tatap Muka Juli 2021

Meski guru sudah divaksin, kata Iwan, bukan jaminan sekolah tatap muka aman digelar. Hal ini masih tetap membahayakan anak-anak karena mereka belum mendapatkan vaksin Covid-19.

"Guru ok sudah divaksin. Muridnya kan belum. Anak-anak kan belum. Di Indonesia kan BPOM belum memberikan izin anak untuk divaksin," kata Iwan.

Oleh karena itu, menurut Epidemiolog dari UI lainnya, Tri Yunis Miko Wahyono, pembukaan sekolah ditunda hingga uji coba vaksin Sinovac pada anak selesai dilakukan.

"Tunggu uji coba Sinovac kelompok umur 3-17 tahun. Tunggu saja. Jangan membiarkan generasi muda kita terkena infeksi, lah. Tunggu. Apalagi anak Indonesia udah banyak kasusnya. Itu belum dilepas sekolah. Kalau nanti sekolah dibuka akan makin banyak lagi," kata dia.

Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Sekolah Tatap Muka atau Tetap Belajar di Rumah?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com