Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Lockdown dan Percepat Vaksinasi

Kompas.com - 18/06/2021, 04:24 WIB
Wahyuni Sahara,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com -  Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah setiap harinya. Berdasarkan data pemerintah pada Kamis (17/6/2021), kasus Covid-19 kini tercatat bertambah lebih dari 10.000 dalam sehari.

Oleh karena itu, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono mengusulkan agar pemerintah segera menerapkan lockdown untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19.

"Kalau mau berhenti, lockdown. Perkembangan kasus yang sekarang itu menurut saya luar biasa," ujar Miko saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (17/6/2021).

Terbaru, ada tambahan 12.624 kasus baru Covid-19 pada Kamis (17/6/2021). Total, ada 1.950.276 kasus positif Covid-19 di Indonesia hingga saat ini.

Baca juga: UPDATE: Tambah 12.624, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.950.276

Tambahan jumlah ini didapat dari hasil pemeriksaan terhadap 130.829 spesimen dalam 24 jam terakhir.

Menurut Miko, lockdown idealnya dilakukan selama 30 hari, kemudian tidak tertutup kemungkinan diperpanjang atau dipercepat sesuai dengan kondisi.

"Minimal sebulan, lah. Kita lihatlah perkembangannya," kata Miko.

Pemerintah, kata Miko, sudah gagal dalam menanggulangi Covid-19 di Indonesia.

Ini terbukti selain dari naiknya kasus Covid-19 setiap hari, saat ini tiga varian virus corona dari luar negeri juga sudah memasuki Indonesia.

Baca juga: 12.624 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Catat 4.144 Kasus

Sehingga pemerintah, menurut Miko, perlu segera menerapkan strategi baru untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Bila tidak, lonjakan kasus terus terjadi di seluruh daerah di Indonesia.

"Jangan terlalu yakin dengan kasus baru ini. Jangan punya strategi yang lama. Strateginya harus baru," kata dia.

Selain lockdown, kata Miko, pemerintah juga diminta untuk segera mempercepat program vaksinasi.

"Vaksinasi dipercepat," kata dia.

Soal vaksinasi, Presiden sudah meminta agar satu juta vaksinasi per hari bisa tercapai.

Baca juga: Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nantinya sebanyak 600 ribu suntikan vaksin Covid-19 per hari akan dilakukan melalui jalur pemerintah daerah.

Sedangkan, sebanyak 400 ribu suntikan vaksin Covid-19 perhari akan dilakuan melalui jalur sentra TNI dan Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com