Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Fraksi Demokrat Minta Jaksa Agung Jemput Bola ke Kampus Rekrut Calon Jaksa Terbaik

Kompas.com - 14/06/2021, 14:23 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin mendatangi kampus-kampus untuk merekrut calon-calon jaksa terbaik.

Menurut dia, hal ini dapat menghasilkan calon jaksa terbaik di lingkungan kejaksaan.

"Jadi kalau bisa bapak jemput bola, datang ke kampus-kampus yang terbaik untuk mendapatkan calon-calon jaksa yang bagus," kata Benny di rapat Komisi III DPR RI bersama Kejaksaan Agung, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (14/6/2021).

Menurut Benny, banyak anak-anak Indonesia yang tidak mau menjadi jaksa.

Baca juga: Tujuh Kejari di Banten Gagal Berpredikat Bebas Korupsi, Wakil Jaksa Agung: Integritas Masih Kurang

Pasalnya, politisi Partai Demokrat ini menilai gaji seorang jaksa di Indonesia masih sangat kecil.

"Sebab, mohon maaf aja, kalau anak-anak kita ditanya mau jadi jaksa atau ini. Pada semua wah enggak. Udah duitnya kecil, diobok-obak nanti pula kita menegakkan hukum dengan benar, kita di-bully di medsos, ya kan," ucap dia.

"Kita menegakkan aturan keadilan tapi banyak yang tidak suka kita menegakkan keadilan hanya karena kalau kita menegakkan keadilan banyak pihak yang tidak suka atau tidak senang," ucap dia.

Selain itu, Benny juga menyampaikam perlunya Kejaksaan Agung menyediakan perencanaan SDM di Kejaksaan Agung.

Baca juga: Jaksa Agung Sebut Kondisi Politik Luar Negeri Turut Pengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Ia menyarankan agar setidaknya ada 10 hingga 20 jaksa diberi kesempatan belajar ke luar negeri.

"Ada juga perencanaan SDM di kejaksaan Pak. Ya ada lah yang sekolah ke, negara mana yang jaksanya paling maju, kalau bisa bapak kirimlah tenaga 10 setiap tahun, apalagi kalau 20," ucap Benny.

"Supaya kita ke depannya maju penegakan hukum. Karena ya mohon maaf kalau kita datang ke negara-negara maju yang gedung-gedung yang bagus, manusia-manusia yang bagus kan di kejaksaan di kementerian kehakimannya," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com