Jaksa Agung Sebut Kondisi Politik Luar Negeri Turut Pengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Kompas.com - 26/01/2021, 17:16 WIB
Jaksa Agung Burhanuddin memberi salam saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2021). Rapat tersebut beragendakan evaluasi kinerja Kejaksaan Agung Tahun 2020 dan rencana kerja 2021 serta penanganan kasus-kasus yang menarik perhatian publik dan strategi peningkatan kualitas SDM. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAJaksa Agung Burhanuddin memberi salam saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2021). Rapat tersebut beragendakan evaluasi kinerja Kejaksaan Agung Tahun 2020 dan rencana kerja 2021 serta penanganan kasus-kasus yang menarik perhatian publik dan strategi peningkatan kualitas SDM. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengungkapkan, kondisi politik luar negeri ikut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan eksekusi terpidana hukuman mati.

“Kadang-kadang politik dunia itu berpengaruh. Jadi bagi kami sendiri harusnya kami lakukan tapi kan kami tidak bisa lepas begitu saja,” kata Burhanuddin saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, Selasa (26/1/2021).

Menurutnya, kejaksaan sudah berencana untuk melakukan eksekusi hukuman mati pada Desember 2020.

Namun, dalam pelaksanaannya, kejaksaan tak dapat bergerak sendiri.

Baca juga: Rapat Komisi III, Jaksa Agung Diminta Batalkan Banding atas Putusan PTUN soal Tragedi Semanggi

Burhanuddin menuturkan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam melakukan eksekusi.

Sebab, kebanyakan pelaku tindak pidana narkotika yang mendapat vonis hukuman mati merupakan warga negara asing.

Maka dari itu, politik luar negeri menjadi salah satu pertimbangan jaksa dalam eksekusi.

“Misalnya, jangan dulu untuk perkara-perkara atau pelaku-pelakunya orang Eropa, ini bukan rasis, tetapi memang politik luar negeri kami perhitungkan. Jadi kami tidak bisa sendirian,” ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Harap Masyarakat Bisa Rasakan Pelayanan Kesehatan Berbasis Data

Menkes Harap Masyarakat Bisa Rasakan Pelayanan Kesehatan Berbasis Data

Nasional
Setahun Covid-19 RI: Bertambah 5.712 Total Kasus Mencapai 1.347.026

Setahun Covid-19 RI: Bertambah 5.712 Total Kasus Mencapai 1.347.026

Nasional
DVI Polri Tutup Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182, 3 Orang Belum Teridentifikasi

DVI Polri Tutup Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182, 3 Orang Belum Teridentifikasi

Nasional
Aturan Investasi Industri Miras yang Hanya Bertahan Satu Bulan...

Aturan Investasi Industri Miras yang Hanya Bertahan Satu Bulan...

Nasional
Pernyataan Lengkap Jokowi soal Pencabutan Aturan Investasi Industri Miras dalam Perpres 10/2021

Pernyataan Lengkap Jokowi soal Pencabutan Aturan Investasi Industri Miras dalam Perpres 10/2021

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PPP Minta Menteri dan Orang di Sekitar Presiden Hati-hati Beri Masukan

Aturan Investasi Miras Dicabut, PPP Minta Menteri dan Orang di Sekitar Presiden Hati-hati Beri Masukan

Nasional
Respons Pemerintah Selama Setahun Tangani Pandemi Dinilai Kadang Baik, Kadang Buruk

Respons Pemerintah Selama Setahun Tangani Pandemi Dinilai Kadang Baik, Kadang Buruk

Nasional
DVI Polri Identifikasi Satu Korban Sriwijaya Air SJ-182, Total Jadi 59 Orang

DVI Polri Identifikasi Satu Korban Sriwijaya Air SJ-182, Total Jadi 59 Orang

Nasional
PP Muhammadiyah Apresiasi Langkah Presiden Cabut Aturan Investasi Miras

PP Muhammadiyah Apresiasi Langkah Presiden Cabut Aturan Investasi Miras

Nasional
Muhammadiyah Minta Pemerintah Perbaiki Komunikasi ketika Ambil Kebijakan

Muhammadiyah Minta Pemerintah Perbaiki Komunikasi ketika Ambil Kebijakan

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Fraksi PAN: Langkah Konkret Presiden Redam Polemik

Aturan Investasi Miras Dicabut, Fraksi PAN: Langkah Konkret Presiden Redam Polemik

Nasional
Penghargaan Bung Hatta Anti-corruption untuk Nurdin Abdullah Akan Dievaluasi

Penghargaan Bung Hatta Anti-corruption untuk Nurdin Abdullah Akan Dievaluasi

Nasional
Wapres Sebut GeNose merupakan Inovasi Anak Bangsa yang Harus Didukung

Wapres Sebut GeNose merupakan Inovasi Anak Bangsa yang Harus Didukung

Nasional
KPU dan Kemenkes Tanda Tangani MoU soal Akses Data untuk Vaksinasi Covid-19

KPU dan Kemenkes Tanda Tangani MoU soal Akses Data untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, MUI: Presiden Respons Aspirasi Masyarakat

Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, MUI: Presiden Respons Aspirasi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X