Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Gelar Profesor dan Megawati yang Saya Kenal

Kompas.com - 11/06/2021, 09:24 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PENGUKUHAN gelar Profesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI terhadap Megawati Soekarnoputeri di Sentul, Bogor, Jawa Barat hari ini (Jumat, 11 Juni 2021) menarik perhatian.

Orasi ilmiah yang disampaikan Megawati di hadapan senat guru besar Universitas Pertahanan adalah prestasi kepemimpinannya selama rentang masa kepresidenannya (2001 – 2004).

Mengingat posisi putri mendiang Bung Karno itu adalah ketua umum partai politik yang kini menjadi ruling party atau penguasa, tentu penyematan penghargaan ini mengundang pro dan kontra.

Baca juga: Megawati Raih Gelar Profesor Kehormatan dari Unhan, Ini Alasannya

Alasan kontra

Pihak yang kontra mendalilkan, penghargaan ini melecehkan dunia akademis karena gelar ini tidak diperoleh melalui jalur akademis yang benar.

Megawati dianggap memanfaatkan “pengaruh” dan “nilai jualnya” untuk tidak perlu melakukan riset lengkap dengan peer review (tinjauan sejawat).

Apalagi orasi yang disampaikan oleh jebolan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran itu, bersifat subyektif karena menilai kepemimpinan diri sendiri.

Pemberian gelar profesor kehormatan tidak lepas dari kerjasama jangka panjang koalisi strategis PDI Perjuangan dengan Gerindra, mengingat institusi Universitas Pertahanan dibawah pengelolaan Kementerian Pertahanan.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto “digadang-gadang” akan dimajukan dengan Puan Maharani sebagai “sepasang pengantin” di pemilihan presiden 2024.

Bahkan skenario lain sudah ramai diwacanakan yakni memasangkan kembali duet Megawati – Prabowo jika terjadi konstelasi politik yang memaksa, misal elektabilitas Puan Maharani susah beranjak naik menyaingi kandidat lain.

Alasan pro

Sebaliknya, pihak yang mendukung keputusan Universitas Pertahanan terhadap penganugerahan profesor kehormatan bagi Megawati juga tidak kalah banyak.

Beberapa guru besar dari berbagai kampus di dalam dan luar negeri menganggap capaian Profesor Megawati adalah layak dan memang sudah tepat.

Apalagi sudah sembilan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri yang telah menganugerahkan doktor honoris causa kepada Megawati.

Profesor Koh Young Hun dari Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Korea Selatan menyebut peran Megawati yang sangat menonjol dalam kepemimpinan global karena berhasil membawa negara dan pemerintahan Indonesia keluar dari kemelut krisis paska reformasi.

“Kharisma yang unik dan kompetensi yang tinggi di bidang politik sehingga Megawati mendapat kepercayaan dari dunia internasional,” jelas Profesor Koh.

Pengalaman dekat bersama Megawati

Sebagai orang yang pernah “dekat” dan bersama dengan Megawati dalam kurun waktu yang lama, yakni sejak zaman “dikuyoh-kuyoh” Orde Baru-nya Soeharto, saat ditampuk kekuasaan menjadi wakil presiden lalu presiden, hingga masa oposisi, pandangan penulis mencoba keluar dari bayang-bayang subyektifitas personal.

Menurut saya, penghargaan ini tidak melecehkan dunia akademis dan tidak mendegaradasi substansi kegurubesaran sebuah ilmu.

Justru harusnya, penghargaan ini hendaknya dipandang sebagai apresiasi sekaligus sumbangsih untuk dunia keilmuan yang terus berkembang.

Di setiap kesempatan, baik sebelum berpidato atau menghadiri pertemuan, Megawati selalu meminta “up dating” dan masukan dari saya tentang segala sesuatu.

Megawati bukan bodoh tetapi seorang tipe pembelajar yang cerdas. Masukan yang saya berikan diolah dengan pengalaman dan intuisinya yang tajam.

Baca juga: Perjalanan Politik Megawati, dari Pengusaha Pom Bensin hingga Penguasa Medan Merdeka Utara

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com