Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Gelar Profesor dan Megawati yang Saya Kenal

Kompas.com - 11/06/2021, 09:24 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Amatan saya di lapangan, dikemas lagi dengan keajegan pola berpikirnya yang runut dan logis

Mengingat fokus terminasi Universitas Pertahanan terhadap leadership Megawati selama menjabat sebagai presiden, tentu ingatan penulis tertuju kepada penolakan Megawati di tahun 2002 terhadap permintaan Presiden AS George Bush yang meminta ekstradisi Abubakar Ba’asyir terkait tuduhan terlibat teroris.

“Saya tidak sudi dididkte negara lain dan Ba’asyir adalah warganegara Indonesia. Saya wajib melindungi rakyat saya. Soal kesalahan yang dituduhkan, biar hukum Indonesia yang mengadilinya,”ujar Megawati kepada saya ketika itu.

Satu lagi kebijakan tegas tanpa kompromi – seperti mengulang cara Soekarno – ketika AS menolak menjual peralatan militernya kepada Indonesia, Megawati malah mengalihkan pembelian pesawat tempur Sukhoi seri 27 dan 30 ke Rusia.

Tidak hanya pesawat tempur, Mega juga mendatangkan helikopter MI-35, kapal laut jenis korvet sigma class III dan IV serta retrofit kapal tempur.

AS ketika itu masih mengembargo TNI dan sempat menahan pesawat F-5 usai di-upgrade dengan sistem avionik terbarui.

Strategi Soekarno dalam perebutan Irian dari tangan Belanda dikenal jitu dan mampu “mempermainkan” dua negara adikuasa, AS dan Uni Sovyet ketika itu.

Dari tangan AS, Sukarno mendapat pesawat Hercules C-130 serta dari Uni Soviet beroleh puluhan kapal selam, kapal perang raksasa RI Irian, kapal induk untuk kapal selam, pembom strategis TU-16, pesawat Mig serta arsenal pertahanan tempur besar-besaran.

 

Jika Soekarno bisa membeli peralatan tempur dengan harga diskon, maka Megawati bisa membarter peralatan perang dengan komoditi.

Jika Soekarno mampu membuat kekuatan militer kita disegani negara lain maka Megawati bisa mengangkat kehormatan TNI yang tengah terpuruk akibat salah urus rezim Soeharto.

Dari pola kepemimpinan dan ketegasan Megawati yang selama ini teramati penulis, Megawati jauh dari kesan “klemar-klemer” atau “plintat—plintut” untuk meminjam istilah Bahasa Jawa yang menggambarkan orang yang tidak teguh, lamban atau tidak berkomitmen.

Justru karakter kepemimpinan begitu “garang” serta tegas. Apa yang diucapkan, selaras denga apa yang diberbuat.

Usai kekalahan telak dari Susilo Bambang Yudhoyono di pilpres 2004, sering Megawati berkisah kepada saya secara pribadi mengenai nasihat pengurus partainya serta menteri-menterinya.

Baca juga: Bakal Mendapat Gelar Profesor Kehormatan, Apakah Megawati Dapat Tunjangan Kehormatan?

 

Keputusannya untuk menggelar pemilihan presiden secara langsung ditentang oleh koleganya karena akan menjadi pintu masuk bagi kemenangan rival politiknya.

Megawati tegas berkomitmen demi berdemokrasi yang matang maka jalan pemilihan langsung harus tetap digelar dan tidak boleh dihambat.

Serupa dengan jalan pilihan Soekarno yang tidak sudi menggerakkan pendukungnya untuk menentang kebijakan Soeharto yang memenjarakannya di Wisma Yaso dan menterjemahkan Supersemar seenaknya sendiri.

Gaya diplomasi dansa “Lenso Bengawan Solo” Megawati dengan Perdana Menteri Jiang Zemin di 2002 berhasil membujuk China agar menggagalkan rencana pembelian gas kepada Rusia dan Australia.

Penawaran gas LNG Arun ketika itu berhasil memikat China untuk mengimpor gas dari Indonesia. Indonesia butuh devisa dan China adalah kekuatan ekonomi dunia yang paling “tajir” dan mulai “moncer” ketika itu.

Rahasia dari Pyongyang

Penulis beruntung bisa menjadi saksi kecil dalam perjalanan hidup Megawati usai tidak berkuasa lagi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com