Soal Rencana Pajak Sembako, Nasdem Ingatkan Dampak Sosial Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai Nasdem Suyoto meminta pemerintah berhati-hati dalam mengeluarkan rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap kebutuhan pokok (sembako).

Suyoto mengingatkan, jangan sampai pendapatan pemerintah dari sektor pajak tidak sebanding dengan ongkos sosial ekonomi yang dikeluarkan oleh rakyat.

"Singkat kata, jangan sampai prestasi menaikkan rasio pajak dengan produk nasional bruto (GNP) dan produk domestik regional bruto (PDRB) harus dibayar dengan ongkos sosial yang mahal dan mengancam pertumbuhan yang sangat panjang," kata Suyoto dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6/2021).

Baca juga: Wacana Pajak Sembako Dinilai Langgar Sila Kelima Pancasila

Suyoto mengatakan, semestinya pemerintah berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan yang memiliki dampak bagi publik luas, khususnya masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.

"Apalagi di situasi tekanan ekonomi akibat Covid-19 seperti saat ini, tentu berat," ujar Suyoto.

Mantan Bupati Brojonegoro itu pun meyakini pemerintah dapat memutar roda perekonomian melalui sektor-sektor lain di luar pajak.

"Saya percaya, sektor ekonomi yang green (hijau), yang positif, masih bisa tumbuh. Sektor pertanian, sektor IT, sektor pangan, perkebunan, itu bisa digenjot. Mereka perlu darah segar berupa kredit agar perputaran makin cepat," kata dia.

Pemerintah bakal mengenakan PPN untuk sembako, termasuk di dalamnya beras, gabah, garam, hingga gula sebagaimana tercantum dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Beleid itu tak lagi menyebutkan sembako termasuk dalam obyek yang PPN-nya dikecualikan.

Baca juga: Pajak Sembako, YLKI: Kebijakan yang Tidak Manusiawi

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, pemajakan sembako bukan berarti pemerintah tak memikirkan masyarakat kecil.

Yustinus menyatakan, pemerintah tengah mereformasi sistem perpajakan supaya lebih adil dan tepat sasaran.

Pasalnya, obyek pajak yang dikecualikan PPN-nya saat ini termasuk sembako, banyak pula dikonsumsi masyarakat mampu yang seharusnya bisa membayar.

"Tapi kok sembako dipajaki? Pemerintah kalap butuh duit ya? Kembali ke awal, enggak ada yang tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yang diperjuangkan mati-matian justru dibunuh sendiri," kicau Yustinus dalam akun Twitter, Rabu (9/6/2021).

Selain sembako, RUU KUP juga menghapus beberapa barang hasil tambang maupun hasil pengeboran yang semula tak dikenai PPN. Namun, hasil tambang itu tak termasuk hasil tambang batubara.

Baca juga: Pajak Sembako Dinilai Bisa Naikkan Angka Kemiskinan

Kemudian, pemerintah juga menambah obyek jasa baru yang akan dikenai PPN, antara lain jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan dan jasa asuransi.

Lalu, jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa angkutan udara dalam dan luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.