Muncul Klaster Covid-19 di Lapas, ICJR Sayangkan Napi Belum Jadi Prioritas Vaksinasi

AKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu menyayangkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) belum mendapatkan prioritas vaksinasi Covid-19 dari pemerintah.

Hal itu disampaikan Erasmus menyusul informasi adanya 230 orang termasuk WBP yang terpapar Covid-19 di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kendal, Jawa Tengah, Kamis (3/6/2021) kemarin.

"Hal ini bukan pertama kali terjadi, klaster Covid-19 (Di Lapas) sudah terjadi sejak pertengahan 2020. Kondisi ini kian buruk karena kondisi lapas overcrowding, dan WBP tidak pernah masuk dalam skema prioritas vaksin secara khusus," jelas Erasmus dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (4/6/2021).

Baca juga: Klaster Lapas Sukamiskin, 51 Warga Binaan dan 3 Pegawai Positif Covid-19

Padahal, lanjut data Kemenkumham Februari lalu menyebut ada 4.343 WBP termasuk anak-anak, dan 1.872 petugas yang telah terinfeksi Covid-19.

Ia kemudian mempertanyakan data yang kini tak lagi dirilis Kemenkumham. Menurut Erasmus, masyarakat bahkan tak bisa mengakses data terkait WBP. 

"Sebagai catatan data ini tidak bisa dipantau secara berkala oleh masyarakat, intevensi penanganan Covid-19 di Lapas minim dari pengawasan publik, karena sumber informasi hanya berasal dari pihak Lapas dan Kemenkumham tanpa komitmen penyampaian pada publik secara berkala," ungkap Erasmus.

Apalagi menurut Erasmus, saat ini Lapas mengalami peningkatan jumlah kepadatan sebesar 10 persen. Angka itu bertambah setelah pada bulan Februari bebannya adalah 186 persen.

Maka ia meminta agar WBP dapat segera menjadi kelompok masyarakat yang diprioritaskan dalam program vaksin.

Baca juga: Jumlah Napi Lapas Kendal Positif Covid-19 Bertambah Jadi 230 Orang

"Karena WBP rentan dan tidak dapat menjalani physical distancing seperti masyarakat pada umumnya. Memang benar beberapa WBP telah menerima vaksin namun itu terbatas pada mereka yang lansia dengan skema yang menempel pada Dinas Kesehatan di daerah," imbuhnya.

"Klaster-klaster baru Covid-19 di Lapas harus dicegah. Petugas publik Kemenkumham saja bisa disediakan akses vaksin, seharusnya WBP juga bisa masuk skema sebagai prioritas kementerian," tegas dia.