Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Polemik TWK di KPK, Firli: Tak Ada Upaya Singkirkan Siapa Pun

Kompas.com - 01/06/2021, 19:10 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku heran dengan kalimat bernada tuduhan yang dialamatkan kepada KPK.

Terutama tudingan tentang upaya menyingkirkan para pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Saya agak heran kalau ada kalimat bahwa ada upaya menyingkirkan. Saya katakan, tidak ada upaya untuk menyingkiran siapa pun," tegas Firli dalam konferensi pers, Selasa (1/6/2021).

Baca juga: Saat 1.269 Pegawai KPK Mengucap Sumpah Jabatan ASN

Sebab, kata Firli, TWK yang digelar diikuti 1.351 pegawai dengan ukuran, instrumen, alat ukur, waktu mengerjakan, pertanyaan, hingga modul yang sama.

Hasilnya, kata dia, yang memenuhi syaratsebanyak 1.274 orang dan yang tidak memenuhi syarat 75. Sementara dua orang lagi tak hadir dalam sesi wawancara. 

"Kalau boleh saya katakan, semua dilakukan sesuai kriteria, sesuai syarat, mekanisme, dan prosedur. Hasil akhir memang ada yang memenuhi syarat dan tidak," kata Firli.

Atas hasil itu, Firli pun memastikan bahwa pihaknya tidak memiliki niatan apapun untuk menyingkirkan siapa pun.

Sebab, kata dia, hasil pelaksanaan TWK merupakan hasil tes individu.

"Jadi tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapa pun. Kami, pimpinan tidak ada satu pun niat untuk menyingkirkan seseorang. Tapi hasil TWK adalah hasil sendiri. 1.274 orang lho yang lolos," ucap dia.

Adapun pegawai KPK yang lulus TWK dilantik dan membacakan sumlah jabatan sebagai ASN pada Selasa siang. Dua orang dilantik Firli, yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa dan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.

Sisanya atau 1.269 mengikuti sumpah jabatan yang dipandu Cahya. 

Pengangkatan itu berdasarkan Surat Pengangkatan Nonor Kep 000001 - 001269/Kep/AD/14006/21 Sekjen KPK.

Pelantikan tetap digelar meski sebelumnya 700 pegawai yang akan diangkat menjadi ASN meminta penundaan.

Baca juga: Firli: Status ASN Pegawai KPK Tak Akan Kurangi Semangat Pemberantasan Korupsi

Penundaan tersebut diminta sebagai bentuk solidaritas terhadap 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK.

Dari 75 orang yang tidak lolos, diketahui sebanyak 51 pegawai diberhentikan per Oktober nanti.

Sedianya ada sebanyak 1.274 orang yang lolos TWK, tetapi dua orang mengundurkan diri, sedangkan satu orang meninggal dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com