Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirsoskam Antikorupsi KPK Curiga Ada Ruangan Tertentu yang Disiapkan bagi 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Saat Tes

Kompas.com - 01/06/2021, 12:26 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono menduga ada ruang tertentu yang disiapkan untuk pada saat tes wawasan kebangsaan (TWK). 

Ruang itu, imbuh dia, diduga dikhususkan untuk menjadi tempat tes bagi pegawai KPK yang telah masuk dalam daftar untuk tidak diloloskan saat TWK.

“Boleh dibilang gitu (ruang pembantaian), ada pattern-nya (polanya) di sana. Mungkin ini sudah ada daftar sebelum diwawancara atau sebelumnya,” kata Giri dalam acara Aiman seperti dikutip dari Kompas TV pada Senin (31/5/2021) malam.

Dugaan itu, imbuh Giri, diperoleh dari berbagai informasi dari rekan kerjanya. 

Bahkan, berdasarkan informasi yang didapatkan Giri, sudah ada dua orang pimpinan yang mengonfirmasi keberadaan daftar nama pegawai sebelum tes dilakukan.

“Jadi ini terkait dengan pernyataan beberapa teman saya yang ketika pimpinan baru masuk sudah memberikan daftar waktu itu, ‘ini lah orang-orang yang dipandang berbahaya’. Jadi teman saya bercerita, ada Mas Harun, Novel. Dan ada 2 pimpinan mengkonfirmasi tentang daftar itu tadi,” imbuh dia.

Baca juga: Hari Ini KPK Lantik 1.271 Pegawai yang Jadi ASN

Lebih lanjut, Giri mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam proses pelaksanaan TWK yang dialaminya.

Giri mencurigai 75 pegawai yang tidak lolos TWK melakukan ujian dari beberapa tempat ruangan yang sama.

“Saya curiga karena setelah saya teman-teman yang nggak lolos tuh dari 75 itu berada di ruang yang sama. Padahal wawancara itu ada 30 ruang,” ujarnya.

Selain itu, Giri mengaku mendapat perlakukan yang agak berbeda dari pegawai lainnya. Ia menyebut diwawancara oleh dua asesor sementara pegawai lainnya hanya diperiksa oleh 1 orang.

Ia mengatakan, para asesor yang mewawancarainya tidak memperkenalkan diri. Bahkan, mereka mengetahui informasi detil mengenai rumah Giri di kampung halaman daerah Ponorogo.

Giri pun mengaku heran, saat asesor mengetahui nama-nama lokasi sekitar rumah di kampung halamannya yang hanya diketahui oleh warga setempat.

“Saya tuh ketika diwawancara menunggu hampir 2 jam di ruangan itu. Padahal pewawancara ada, ruangan sudah kosong. Kemudiian diwawancara lebih dari 1 jam. Yang lain di wawancara 1 orang. Saya diwawancara 2 orang,” ungkapnya.

Baca juga: Polemik TWK Dinilai Jadi Upaya Takuti Pegawai KPK Lainnya

Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai keberadaan ruang tertentu itu, Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan bahwa penyelenggara TWK adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang bekerja sama dengan beberapa instansi terkait.

"Untuk materi dan teknis pelaksanaan TWK bukan KPK," ucapnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (1/6/2021).

Diketahui, polemik 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK masih terus berlanjut hingga saat ini.

Informasi terbaru menyebut, 51 dari 75 pegawai yang tidak lolos akan diberhentikan pada bulan November mendatang.

Mereka dinilai sudah tidak bisa dibina melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) terkait wawasan kebangsaan.

Sementara itu, 24 pegawai lainnya, diberi kesempatan untuk mengikuti diklat untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN), meskipun masih memiliki potensi untuk tidak lolos dalam proses diklat terebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com