Persoalkan Prabowo Tak Hadir Rapat di DPR, Politisi PDI-P: Bukan Hanya di Istana yang Penting

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon mempersoalkan ketidakhadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (31/5/2021).

Effendi pun mempersoalkan alasan Prabowo tidak hadir karena ada rapat terbatas di Istana. Menurut Effendi, rapat di DPR tidak kalah penting.

"Di sini juga penting kok, bukan hanya di istana yang penting. Penyelenggara negara itu bertiga kita bukan hanya presiden. Saya heran juga alasan rapat terbatas, memangnya presiden tidak bisa dibilangin, 'pak izin pak kami ada rapat di DPR pak'," kata Effendi, Senin.

Baca juga: Politisi PDI-P Usulkan Puan Jadi Capres 2024 Bersanding dengan Anies, Bukan Prabowo

Rapat kerja kali ini mestinya dihadiri oleh Prabowo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, serta tiga kepala angkatan TNI.

Namun, Prabowo dan Hadi tidak memenuhi undangan rapat. Prabowo diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan Herindra.

Effendi berpendapat, Prabowo semestinya menghadiri rapat agar lebih mudah mengambil keputusan dalam rapat.

"Karena nanti kalau kita tanya balik misalnya ini Pak Wamen, pada posisinya kan susah wamen menjawabnya, karena 'saya tanya pak menteri dulu'. Nah ini kan padahal kita harus mengambil keputusan politik di sini," ujar Effendi.

Politikus PDI-P itu berharap, Prabowo dapat memenuhi undangan rapat berikutnya yang akan digelar pada Rabu (2/6/2021). 

Baca juga: DPR Akan Minta Klarifikasi Prabowo soal Anggaran Modernisasi Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun

Ia mengingatkan, DPR dapat memanggil paksa Prabowo supaya hadir. Terlebih, Prabowo sudah lama tidak menghadiri rapat dengan Komisi I DPR.

"Apa kita harus panggil paksa? Karena kita punya juga ketentuan panggil paksa pak, ada, DPR bisa memanggil paksa. Jadi ini juga jangan kemudian hampir setahun kita tidak pernah bertemu dengan Menhan di sini," kata Effendi.

Adapun rapat yang digelar secara tertutup ini memiliki sejumlah agenda pembahasan, antara lain strategi dan kebijakan umum pertahanan negara serta perkembangan situasi dan kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat.